Kelas Edukasi Pajak: Penghitungan PPh Pasal 21/26 TERbaru (PP-58 Tahun 2023 dan PMK-168 Tahun 2024)
Vložit
- čas přidán 26. 08. 2024
- Halo, Kawan Pajak!
Di penghujung tahun 2023 lalu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur beberapa ketentuan dan tata cara pemotongan PPh Pasal 21/26 yang baru salah satunya adalah penggunaan tarif efektif rata-rata (TER) dalam menghitung PPh Pasal 21 bulanan.
Melalui video rekaman kelas edukasi ini, tim penyuluh KPP Madya Dua Surabaya memberikan informasi terkait ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut termasuk tata cara pelaksanaan administrasinya. Konten ini merupakan potongan video rekaman dari kelas edukasi yang diadakan oleh KPP Madya Dua Surabaya pada 18 Januari 2024 lalu. Apabila ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan lebih lanjut terkait penerapan ketentuan ini, silakan menghubungi layanan konsultasi online kami melalui link t.me/pajakmady....
Izin bertanya untuk karyawan yg kawin anak 3 namun istri baru saja meninggal dunia untuk TER yg digunakan apakah masih sama yaitu TER C atau berubah Menjadi TER B terima kasih
Izin bertanya tentang kelebihan setor, pajak di e bupot 50.000 sedangkan saya setor 100.000 menggunakan e-billing, maka otomatis saya kelebihan setor, nah untuk masalah seperti itu apakah bisa di kompensasikan ke masa berikutnya? Jika bisa bagian nomor berapa yang saha kli?
Ijin bertanya kalau karyawan keluarnya tidak sampai november misal dia hanya bekerja dari bulan januari sampai dengan bulan juni, apakah di juni mengunakan rumus/tarif lama pasal 17 atau bagaimana?? mohon dijawab Pak terimakasih banyak sebelumnya
Betul, di masa pajak terakhir bekerja penghitungan PPhnya menggunakan tarif Pasal 17 dan disetahunkan/dihitung setahun.
Terimakasih atas pencerahanya
Apakah tarif 20% lebih tinggi untuk non pegawai atas jasa masih berlaku? Karena di skema terbaru tidak ada kolom ada tarif dan cuma ada kolom bruto saja. Pada saat di impor malah terpotong hanya 5% di djp online nya. Padahal sudah di potong 6% karena non npwp. Itu bagaimana ya? Terima kasih
Halo kak, saat ini kenaikan tarif 20% lebih tinggi sudah tidak digunakan selama NPWP dan NIK yang diinput di eBupot (21 dan unifikasi) statusnya valid ya. Lebih lengkapnya silakan mengacu pada artikel berikut: pajak.go.id/id/pengumuman/penggunaan-nomor-pokok-wajib-pajak-pada-sistem-administrasi-perpajakan
Izij bertanya kak.. d contoh hitungan menit ke 38.57 premi jkk jkm sbg penambah penghasilan, untuk premi bpjs kesehatan yg d bayar perusahaan d tambah juga tidak kak?
Halo, Kak! Betul, untuk premi asuransi kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan penghasilan bagi pegawai sehingga harus digabungkan dengan penghasilan bruto. (Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 halaman 2).
Kl PPh 21 atas THR gmn cara hitungnya? Apa htg pph 21 atas gaji dulu dan hbs tu pph 21 atas thr? Dan selisih nya merupakan pph 21 atas thr?
Sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, PPh Pasal 21 atas THR dihitung menggunakan TER dengan Dasar Pengenaan Pajak yang merupakan seluruh penghasilan bruto yang diterima pada bulan tersebut. Jadi tidak lagi dihitung selisihnya seperti dulu ya kak. :)
@@pajakmadyaduasby jd nti sy akan membayar gaji dan thr secara terpisah tp di tanggal yg sama. Berarti utk pmbyrn gaji pph 21 nya sy htg menggunakan TER dgn DPP penghasilan brutonya gaji saja sedangkan utk pembayaran THR nya sy htg menggunakan TER dg DPP nya penghasilan bruto yg terdriri dan Gaji dan THR tsb ya? Jd sy potong ttp 2x ya pph 21 gaji maret dan pph 21 thr. Atau kah sy hrs hitung PPh 21 nya 1x saja utk gaji dan thr dan pembayarannya tidak dipisah? Atau gmn ya? Mohon pencerahannya pak/bu.
@@lydiafarrow4390 Tidak dipisahkan ya kak. PPh Pasal 21 atas gaji dan THR dijadikan satu. Contoh di bulan April membayar gaji Rp5.000.000 dan THR/bonus Rp10.000.000, jadi PPh Pasal 21 untuk bulan April adalah Rp15.000.000 x TER. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. :)
Baik. Terima kasih banyak pak/bu
bagaimana cara untuk melaporkan PPH pasal 21 yg penghasilannya masih dibawah PTKP
Halo, kak! Pegawai tetap yang penghasilannya dibawah PTKP tetap dibuatkan bukti potong bulanan ya (tidak dilaporkan secara total seperti ketentuan sebelumnya) dan tetap dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21 walaupun nilai PPh yang dipotong 0.
@pajakmadyaduasby membuatkan bukti potongnya gimana caranya? klu sebelumnyakan pakai espt masa 21,klu skarang gimana?
@@arisharianto5Silakan dibuat melalui eBupot 21/26 di DJP Online ya kak.
caranya@@pajakmadyaduasby
MOHON TANYA APAKAH MASIH JUGA BUAT LAPORAN SPT DI AKHIR TAHUN?
Halo Kawan Pajak, SPT Tahunan tetap wajib disampaikan oleh masing-masing karyawan/Wajib Pajak ya. :)
Izin bertanya, untuk karyawan yang gaji nya dibayar 2 minggu an itu bagaimana pelaporan PPh 21 masanya? Apa dilaporkan 1 kali dalam sebulan atau bagaimana?
Halo Kawan Pajak. Untuk contoh case di atas, Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk pegawai lepas tersebut dibuatkan pada setiap pembayaran dan dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21 bersama dengan pemotongan PPh untuk seluruh pegawai/bukan pegawai lainnya pada masa pajak yang bersangkutan.
Izin bertanya , untuk penginputan bukti potong apa bisa dilakukan secara impor dan juga dilakukan perekaman manual? ( jadi untuk pegawai tetap secara manual untuk pegawai tidak tetap di lakukan impor?)
6:52 6:53 @@pajakmadyaduasby
Jadi untuk satu bulan itu ada 2 kali pembayaran..
Ini pembuatan bupotnya apa dilakuakn 2 kali dalam sebulan ya?
Lalu untuk jenis pegawai nya itu pegawai tidak tetap bulanan atau pegawai tidak tetap non bulanan? Karena kalau pegawai tidak tetap non bulanan itu jumlah penghasilan bruto yg dimasukkan per hari ...
@@zuhriaulfa7737 Bisa dilakukan dengan mekanisme impor ya kak. Untuk seluruh jenis pegawai/bukan pegawai menggunakan format impor yang sama
Madya
😁😁
Izin slide nya bisa didownload dimana ya?
Untuk materi ini bisa didownload di linktr.ee/edukasi632 pada menu Materi Edukasi dan folder PPh Pasal 21 TER ya kak. ☺