Yang Disembunyikan Kominfo dari Publik | Buka Mata
Vložit
- čas přidán 8. 08. 2022
- Penerapan Permen Kominfo No. 5 secara tergesa-gesa berdampak besar secara ekonomi. Khususnya kewajiban registrasi Penyelenggara Sistem Elektronik membuat beberapa situs gim dan layanan pembayaran daring sempat terblokir.
Aturan ini digadang-gadang untuk melindungi data dan ranah digital warga negara Indonesia, tapi beberapa pasal di dalamnya cukup janggal. Bahkan memberikan kewenangan sangat besar bagi Kominfo.
Rencana pembangunan DNS Nasional yang diinisiatif oleh pihak swasta semakin menguatkan dugaan publik tentang agenda di balik Draf Strategis Kominfo. Rencana yang diusulkan untuk memudahkan proses blokir ini mengarahkan kami pada persoalan demokrasi dan kerentanan digital.
Pertanyaannya, apakah kedua hal itu saling berkaitan? Jika memang tidak, mengapa penerapan Permen Kominfo No. 5 yang tiba-tiba dan rencana pembangunan DNS Nasional terkesan beriringan?
Serangkaian kejanggalan serta ketidakterbukaan dalam peraturan dan rencana Kominfo ini mengisyaratkan potensi masalah demokrasi digital bagi Indonesia di kemudian hari.
#BukaMata #Kominfo #Digital #NarasiNewsroom #JadiPaham #Narasi
(Narasi)
Tonton juga Buka Mata eps. [Yang Disembunyikan Kominfo dari Publik] dan episode lainnya di www.narasi.tv atau klik bit.ly/3P8Quay
Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share video ini.
Tonton konten video-video lainnya di www.narasi.tv
Follow:
/ narasi.tv
/ narasi.tv
/ narasitv
Konten video dan CZcams Channel ini adalah bagian dari Narasi. - Věda a technologie
Tonton juga Buka Mata eps. [Yang Disembunyikan Kominfo dari Publik] dan episode lainnya di www.narasi.tv atau klik bit.ly/3Qu1NuN
HILANGNYA KEJUJURAN DAN RASA MALU
Lucu jg sih..indonesia bubar jg gpp..pdhl td siang aku masih nkri harga mati lho😁😁😁
@@bpmberkahplusmanfaat5881 ,ngomong apa ?maem dulu biar pinter
Sisi Positif Nya Ada Gk Bang
Gak mungkin si menteri bergerak dengan aturan2 anehnya, tanpa ijin si bos nya president dan si lord perdana menteri 😁
Seneng gue dengan berita2 yang gak mengikuti media mainstream seperti ini. Narasi, asumsi, dan tirto id semoga semakin sukses!
Agree, cuma menurut penilaian gw Asumsi agak terlalu condong ke Kanan ga sih? 😅
@@SAM-1997 bisa dibilang bgtu, tpi at least mereka mengkritisi banget.
Tidak semua kritik itu buruk.
+ Kumparan, oke juga sajian beritanya
Tempo & Kumparan juga bagus
jangan lupa tempo bang
Inilah alasan Gus Dur dulu membubarkan Departemen Penerangan yg jadi cikal bakal Kominfo, karena kerjanya cuma melarang dan mengekang kebebasan pers juga dianggap terlalu banyak mencampuri urusan pengelolaan informasi yg harusnya jadi hak masyarakat.
Ahh, terbaik memang Gus Dur
Tpi di negeri wakanda itu yg terbaik malah biasanya dijegal dan dilengserkan 🤣
Dan tau kan dlu siapa yg melengserkan gusdur.. 🤣
Lah bukanya Departemen Penerangan sudah pecah jadi lembaga independen seperti KPI,Dewan Pers dsb.
Gus Dur terlalu maju buat negara terbelakang spt +62
Semoga anakmu bermain selot
@@moch_sobirin kalau ga gitu gadapet duid gan 😀
"Ketika kau menukarkan kebebasan mu, untuk ditukar dengan jaminan keamanan, kamu tidak akan mendapatkan kedua-duanya". Benjamin Franklyn.
Franklyn apa red skull nih 😂😂. Kok kaya Hydra
"Bgitu jg sbaliknya"
Franklyn benjamin
Terimakasih sudah menyampaikan berita yang selama ini kurang sorotan dari rakyat indonesia khususnya yang tidak melek/ awam soal teknologi. Bongkar terus ketidak adilan yang dilakukan pejabat negara agar yanbg lain sadar akan dampak yang akan terjadi kedepannya.
udah bener berarti, primitif aja, sdm rendah, jadi babu, pulang bawa anak, dikenal sebagai bangsa babu.
Menurut saya PSE itu adalah sebuah kesalahan. "Agar Pemerintah turun tangan apabila terjadi pelanggaran hukum", kita tau kalo perusahaan sekelas Meta, Google, Amazon, dll adalah perusahaan yg mandiri, independen, dan tidak terikat dengan pihak pemerintah manapun yg dalam tanda kutip, apabila terjadi suatu bentuk pelanggaran, mereka sudah tau apa yang harus dilakukan tanpa campur tangan dari pihak manapun.
Dan juga dampak aplikasi chat terdaftar di PSE memungkinkan resiko data pengguna bocor dan jatuh ke tangan pemerintah. PSE sebenarnya juga salah satu modus pemerintah untuk mengetahui data pribadi pengguna aplikasi pesan singkat. JEEZ, this is biggest mistake in 2022
Lalu bagaimana DNS Nasional/National DNS, ini juga salah satu kedok pemerintah untuk mempersempit ruang gerak kita kala menggunakan fasilitas internet. Seolah-olah apa yang kita jelajahi di internet harus sesuai dengan kemauan pemerintah
--rakyat yg kecewa dengan Kominfo
Ngawur
Ngawur gimana. National DNS tinggal tunggu waktu klo kt ga ada yg protes
@@varianaditya3539 kalau protes ga pake fitnah mah ngapajn takut?
saya setuju dg asumsi mu
@@robmarth2226 Emang situ kira yg melawan rezim RRC dan komunis orangnya pembohong? Semua orang jujur bila dikasih kekuasaan tak terbatas bakal jadi pengekang. Banyakin baca sejarah, sejarah ga terulang, tapi patternnya tetep
Udah gila sih Kominfo, meminta data pribadi ini terlalu konyol klo terkait orientasi seksual & orientasi Politik. Ini bener² bisa disalahgunakan oleh penguasa saat ini dan masa mendatang.
Dan klo negara bisa memantau 24 jam aktivitas internet warga sipil, itu ngeri sih. Tidak ada ruang private lagi, ini persis seperti film 'SNOWDEN'.
Soal nya pemerintah udah ngomong , RRC sebagai model yang diinginkan untuk pembentukan struktur digital, kaya mereka ngomong pingin indonesia punya aplikasi sendiri sperti kaya cina biar gampang sih buat memonitor semua
@@muhamadjavierramzy6643 that bullshit, ada kah mereka menawarkan aplikasi buat pengganti platform yang benar" bisa menyaingi aplikasi internasional ? No... Cuma omongan, dan yang bisa Luh tonton atau lihat di sosmed cuma yang di batasin oleh mereka... Lihat aja kalo ini di terusin... Gelap digital dalam negeri
@@frunstyal3187 yup setidaknya di china kalo soal teknologi (baik bikin sendiri/jiplak) benar2 didanai, didukung oleh negara, dr pendidikan pun di push sedemikian rupa biar lahir engineer2 lintas generasi.
Nah di sini, ujug2 mau ikut2an blokar blokir tp gak siap lain2nya ya bener katamu gelap sudah dunia digital kita.
Bagus biar kaga ada lgbt diindonesia
Bentar lagi ada pilplres 😎
Mulai dari Polisi, Pejabat ataupun Politisi semua berusaha membungkam kebebasan berpendapat, kenapa harus bersembunyi dibalik topeng demokrasi jika ingin berkuasa sampai mati ?
Semoga tumbuh, pejuang² IT/digital yg memperjuangkan kebebasan Hak azasi manusia...
Aamiin
"Ketika seorang penguasa yang ingin memelihara dan meningkatkan kekuatannya harus menggunakan cara-cara curang, licik dan kebohongan. Semua dikombinasikan dengan penggunaan kekerasan yang bengis"
- Machiavelli -
Kezhaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat. Tapi karena diamnya orang baik”
@@KoeMu maaf, tapi orang baik yang bisanya iya-iya sama bengong kaya orang tolol ga berguna di dunia ini mas
Ketika pemimpin tidak dicintai, ditakuti adalah pilihan yg lebih logis :(
It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.
-Henry ford
Mbut
*PSE Lingkup Privat* yg didalam otak Kemenkominfo *sama sekali tidak bisa membedakan mana Sosial Media dan Aplikasi Layanan Jasa!*
Btw data biometrik itu mencakup susunan sidik jari, susunan wajah, lensa mata sampe urutan gigi.
Yapp
Gw ga percaya buat ksih data2 ke Pemerintah, mungkin kalau pemerintahnya bisa dipercaya ga akan se riwuh ini Kominfo, Blokir tiba2 aja udah bikin kita jauh ga percaya sama mereka.
Pertanyaannya, rencana jahat kominfo ini kira kira bakal bisa berhasil diterapkan ga? Itu pertanyaan pentingnya
Jangan bales komen Aria nugroho
Dia lagi spam di channel ini👍
Ngebayangin bakal ada hacker atau orang dalam, yg bisa akses biometrik orang se-indonesia..
sereemmmm....
Selama masa kepemimpinan Gus Dur yang sangat singkat, Gus Dur telah melakukan debirokratisasi. Pembubaran atas Departemen Penerangan dan Departemen Sosial adalah salah satu contoh reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Gus Dur selama pemerintahannya. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengawali implementasi UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Namun Gus Dur juga memiliki alasan lain atas pembubaran dua departemen tersebut. Departemen Penerangan dibubarkan karena dianggap oleh Gus Dur sebagai senjata rezim Orde Baru dalam menguasai media. Sementara itu Departemen Sosial dibuarkan karena dinilai sebagai ladang korupsi.
Pantes saja dia dulu memaksa PSE ini berjalan, ternyata untuk menutupi kebusukan korupsinya, waduh di pantau ga nih 😅
So bakso 😁
Buat yang masih ngeremehin ini peraturan, moga makin terbuka wawasannya jangan acuh tak acuh kudu melek situasi juga. Kalo ini peraturan udah diterapin kalian juga yang rugi
bener, udah bener bgt yg di gambarin sama narasi, intinya cuman 1 mnurutku
kita mau meniru apa yg udah di terapin cina
tpi yakin bisa seefektif cina, mengingat tensi politik dari tahun ke tahun makin parah
hadeh, yg ada malah kek gini jadi alat buat disalah gunakan beberapa pihak doang,
gk bisa dibandingin sama cina si mnurutku
Masyarakat Indonesia itu belum pintar, mereka akan memahami sesuatu ketika sudah merasakan penyesalan. Namun hal itu bisa kita putus rencana bodoh pemerintah dg menyebarkan luas informasi mendalam ini.
@@arianugroho bos suka amat komen di semua komentar orang cuman modal copas di bayar berapa bos? Klo mau komen jangan males lah masak kopas doang buzzer itu harus rajin kerjanya masak bisanya cuman kopas wkwk
Jika aturan seperti itu berlaku sekarang dan kalau aturan seperti itu mau di stop maka akan butuh waktu puluhan tahun lagi, karena kebijakan hari ini bisa digunakan sebagai rantai estapet dari kebijakan (kepentingan) pemerintahan yang selanjutnya.
Sangat terasa tidak enak jika kebebasan itu dikekang, diawasi dan dikontrol.
Mau makmur seperti China atau miskin seperti Korut kalau dibatasi pemerintah rasanya sangat tidak enak.
@@rezakingdom21 mangkanya kadrun suruh bikin, teriak teriak kafir tpi waktu di blokir karya oranh kafir malah koar koar 🤣
Dan itu udah terjadi. Banyak orang yang fokal tentang hal di ini di media sosial tiba-tiba mereka di teror lewat WA yang seharusnya data pribadi WA itu sangat rahasia.
Dan keminfo berdalih dengan alasan mereka juga di teror. Betapa lemah nya sistem di keminfo. Biarkan aja lah bapak-bapak golf itu kerja 🗿. Hidup gak hanya tentang dunia doang
Mereka gak main golf😅mereka main biduan
Main golf ?
Mndingan main judi slot mah mreka,wkwk
@@frdjulian4020 Judi online*, kan itu hanya game
tai kucing biarkan
Wajib *Reset Sistem Pemerintah (R.S.P)*
Ini tidak akan bisa ditolak sebanyak apapun memohon, berdalih, menangis.
sebagai anak elektro aturan PSE itu absurd karena aturan tersebut valid untuk media elektronika APAPUN yang pakai listrik termasuk toa masjid, baliho, poster dengan lampu, syarat nya cuma dapat diakses publik.
berita ini enak didengar, msih bisa di trima kalangan anak anak muda yang nggk terlalu suka sama berita yg agak berat. pembawaannya bagus dengan adanya tampilan tmpilan gambar yg nggk bikin bosan.
Masalahnya sekarang penegak hukum di negara ini mulai diragukan kredibilitasnya.😁 Takutnya yang ada malah data pribadi pengguna internet di Indonesia malah disalah gunakan demi kepentingan pihak tertentu.
kok sekarang? kaya situ lapor kehilangan langsung di proses aja.
Iya benar bahkan sangat diragukan...
@@reymonsuryadewa8512 harus pake pelicin ya bang??😁
@@reymonsuryadewa8512 udah dari dulu2 kala
Emang ada yang bisa dipercaya di negeri ini?
Ohhhh gini toh caranya pemerintah.... Ke Diktatoran dlm bentuk lain....
Thaks min pencererahannya, jadi mengerti alurnya kenapa pemerintah membuat badan usaha perorangan sekarang teranya salah dari satunya ini juga.
Secara teori PSE & DNS Nasional ini adalah kegiatan yg 'manis' yg bisa dituang di renstra kementrian. Anggarannya juga gak main2 dan menurut pasal2 yg ada jelas ada pihak yg ingin berkepentingan 'mengintip' akses ke aplikasi, termasuk model bisnis dan skema data bisa diintip.
Sigh
Itu ga perlu di intip, kan memang harus diterangkan saat daftar pse.
Harusnya yg bener2 d awasin gini tuh org2 yg punya jabatan dan berpengaruh sama pengambilan keputusan. Barangkali kan ada hal2 jahat dr dalam atau luar dirinya yg bisa mensengsarakan rakyat. Kalau masyarakat kecil d awasin gini mah buang2 anggaran dan buang2 energi.
Diam tidak berguna, bergerak nyusahin rakyat #Kominfo
@@SetiKt yang beguna itu apanya? 🤣
Iya termasuk. Di Cina jg pejabat korup d hukum mati
@@JagatRayaTribuana dsini engg bang. Pejabat yg jelas2 d uu harus d hukum mati aja cma d penjara dan malah minta keringanan hukum gegara di bully d internet. Padahal dia nyuri hak nya rakyat miskin yg lg sengsara-sengsara nya. Kurang jahat apa coba org itu
@@JagatRayaTribuana hati2 bang, banyak yang anti cina di kolom komentar. Nanti kalo bawa2 korupsi dihukum mati dibilangnya mendukung kebijakan komunisme cina. 🤣
narasi memang saluran yg mencerdaskan bangsa ini....👍👍👍
menuju indonesia yg otoriter.. hooyaaa
berita ini akan hilang dan pemerintah akan tetap menyalahgunakan tanpa ada seseorang yg bisa menghentikannya
TIKUS sekarang sudah cerdas apalagi di era digital ini... lihat saja apa yg akan terjadi di negri KONOHA tercinta ini:v
jika ingin indonesia bersatu, benerin dulu oknum yang kotor dan hukum yang tajam ke bawah... dan saya yakin betul jika oknum2 tersbut jika tidak dilibas habis, maka aturan tersebut pasti tajam kebawah demi menegakkan hukum... saya hanya setuju indonesia perlu literasi digital saja
selain itu yang terpenting adalah benerin dulu kualitas masyarakat Indonesia yang masih suka nyinyir, tidak toleran(membenci agama, budaya, bahasa, suku, daerah, kepercayaan orang lain), percaya hoax, menyebarkan hoax dan semaunya sendiri. Karena pada intinya semua pejabat dan pekerja di instansi negara awalnya rakyat. Jika kualitas rakyat tidak baik, apakah yang menjabat di pemerintahan selanjutnya akan baik? Tentu tidak. Jadi masyarakatnya harus dididik dengan baik.
Hmm... Masyarakat, Pejabat pemerintah, hukum hrs di update lg sih
Alhamdulillah Negara Indonesia menuju kemajuan. China dan jerman adalah Negara maju yg tepat utk ditiru oleh Indonesia. Walaupun mash banyak kekurangan
Pandangan politik? Wow.. Luar biasa sekali.. Cara mempertahankan kekuasaan kah?
biar mudah dimngeri. Contoh.
Pki , teroris terus sama yng mau mengganti dasar negara
@@barayanusantara5862
Pancasila jg dong pak ,, dgn sila pertama ketuhanan yg maha esa ,, bkn ketuhanan yg berbudaya ,,,
Klo ada yg mau ganti ke eka sila atw tri sila ,,harus di apaain pak ??
yuk sebarluaskan video ini, biar masyarakat awam lebih paham lagi
Ini adalah pedang bermata dua. Disatu sisi aparat perlu punya akses.. misal untuk membongkar kasus korupsi kan bisa dari bukti WA/telepon. Ato mencegah terorisme. Di sisi lain memang mudah disalahgunakan. Yang ngendaliin jadi baik/engganya itu ya pemimpin alias presiden dan jajarannya. Makanya pilih presiden yang budi pekertinya baik. Jgn cuma milih krn ras suku agama apalagi partainya.
Dengan ketangkep nya Menkominfo rakyat bersyukur atau sedih??
DNS Indonesia ini sangat cacat, akan berujung pada pengekangan dan melanggar batasan hak2 individu pengguna internet di Indonesia.
Bukan hanya di dunia nyata Rakyat dibungkam, di dunia Mayapun mereka tersandera!
Yah gak bisa akses lagi film bajakan., gak bisa lagi nonton situs bokep... Kkkkkkk
@@dutasatu1 lah pikirannya film bajakan sama bokep doang tha internet??
@@rururu-6863 terus apa... Jelasin dong... Kalau perusahaan pengen bisa di akses di indonesia ya pasti bakal daftar PSE termasuk perusahaan VPN... Kkkkk
@@dutasatu1 otak bokep bisanya ya mikir bokep doang. Kalau kebijakan ini resmi diterapkan dan berjalan, chat mu di whatsapp bisa saja dibaca sama pemangku kekuasaan dengan dalih tindak kriminal. Dalam konteks terburuknya, kebebasan berekspresi bakal sangat dikekang oleh negara bos. Makanya kurang kurangi bokep
@@dutasatu1 surveillance. Lu dikontrol 24 jam. Ga ada lagi ruang private. Kalo pikiran lu sebatas bokep, ya,, harap dimaklumi aja gmyg kek gini ga paham
Jadi keinget dulu pelantikan presiden, dilatik malem, gaada jadwal, tau2 whatsapp, Facebook dll di kurangi kecepatan internenya, bukti kalo internet bisa jadi alat efektif buat kepentingan politik
ini bagian paling suck nya di wakanda, sumpah andai politik kita gk se parah ini
hadeh...
ntr ganti kubu yg mimpin, di lebur lagi semua, + cari lagi kesalahan2 pendahulu, gk selesai selesai, jijik dah wkwkwk
Belum lagi pas sidang di MK terpampang bukti-bukti otentik. Jadi dengan PSE, gak bakal ada org yg punya bukti seperti itu, udh distop duluan ama mereka 😂
Gausah itu bro, dlu aja pas ada demo di tpu aja di jakarta instagram sama whatsapp diblokir,bru bisa diakses pake vpn. Trus dipapua ketika rakyat papua demo, internet sana dimatiin sama kominfo sehari apa seminggu gitu
pas kasus kominfo ngeblok steam dll kemaren wifiku trouble 3 hari
MAKANNYA JANGAN TINGGAL DI INDO, BUAT NEGERI SENDIRI! LW TINGGAL PILIH AJA MAU TINGGAL DI MANA! DI AFGANISTAN ATAU DIMANA YANG NGA ADA ATURANNYA, SUPAYA LW BEBAS. ITU AJA KOQ REPOT
Perlahan tapi pasti, langkah demi langkah semakin terlihat mengikuti cara cara diluar prinsip dasar Negara
Seharusnya Kominfo tugasnya melenyapkan situs situs p*rno, karna banyak banget generasi muda yg udah kecanduan, bukan malah memanfaatkan kewenangan buat mendikte rakyatnya
Saat media mainstream sibuk ngurus kasus si J (tbh udah bosan dengernya), Narasi salah satu yang ngelawan arus media tsb
Terus pertahankan Narasi!
Mumpung mau 17 agustus, sebenarnya INDONESIA BELUM SEPENUHNYA MERDEKA.....
Ironi
Setuju!! Biar manusia sumbu pendek, yg suka liat masalahn di telan bulet bulet tnpa konfirmasi.... SETUJU bungkam klompok yg slalu bikin ricuh dari media yg ada di indonesia!!! SETUJU!!!!
beginilah kalau institusi negara diisi orang yang Integritas Rendah
The KOM in KOMinfo stands for KOMUNISOVIET
BLOKIRKOMINFO!!!!
Kijang 1 ganti
Blokir? BAKAR!
@@ED-lk7il tumben jam segini masih ada kang bakso didepan 😬😬
siap2 gan kena cyduk ente. Lagi boker aja kena pantau mamam.
BAAKAAR
tahu bakar kang bakso. . . . Apaa siiii
Berawal dari imei yang g bisa dipake. Wa diblockir di hp murah, lama2 informasi percakapan wa bisa jadi alat bukti mentersangkakan orang
Edukasi yg baik, terus viralkaan Min
Salut kominfo, selalu bekerja keras memundurkan negeri ini
No salut
Orientasi sexual adalah hal private dan exclusive, serta pandangan politik. Masa iya harus dicercai. Parah sih
Yg menurut gw bahaya itu sampe pandangan politik kita sampe harus di ketahui pemerintah dan beresiko dimanipulasi
@@gwihsanz431 Nah ini, ngena banget. Bisa dimanipulasi dan dipergunakan untuk memadamkan gejolak sosio-politik dan jenis-jenis #mositidakpercaya lainnya yang akan datang. Negara ini tidak (atau belum) memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kondisi politik di meja pemerintahan negara ini secara mendalam, seolah-olah dibatasi pengetahuannya agar orang-orang di atas kursi lebih mudah menggenggam rakyatnya. Kamu liat aja tuh channel Sekretariat Presiden & Channel Presiden lalu perhatikan bagaimana videonya dipermanis & dibuat seperti sudah di naskah untuk mengambil hati masyarakat, hanya kurang satu saja menurutku 'dosa' pak Jokowi pada saat melakukan kunjungan² tersebut, beliau sering melempar bingkisan ke masyarakat untuk diperebutkan seperti halnya turis melempar buah ke sekumpulan ekor monyet. 😭
video ini tetiba muncul di laman yutub saya.
Setelah saya tonton, muncul lah pertanyaan.
Apa yang disembunyikan?
Peraturan pemerintahnya? Kalau narasi bisa akses, yang lain juga bisa.
Apalagi peraturannya sejak 2020..
Disembunyikan itu artinya ada usaha sadar pemerintah utk membuat membuat itu tidak kelihatan, tidak diketahui.
Tapi kalau itu terang benderang ada di tempat publik, yang salah mungkin kita yang nggak baca peraturan yang dibuat.
Kalau mau bikin awareness ttg permenkomimfo yang dinilai bermasalah, hal yang bagus… berarti perlu diajukan lagi ke permekominfo agar ditinjau tu peraturan.
tapi kalau sekelas Narasi jangan kayak gitu lah bikin judul. Atau memang mau bikin clickbait?
Beberapa analisis terkait permenkominfo misalnya ttg data pribadi spesifik, kok gitu ya…
Data pribadi spesifik yang ditampilkan di video ada dibagian definisi. Dan pasal yang berbahas ttg ini tuh cuma 1, yaitu pasal 36 ayat 5 yang membahas mengenai akses penegak hukum terhadap kasus pidana. Itupun dengan pakai ketentuan utk aksesnya oleh penegak hukum. Jadi masalahnya dimana?
Sebaiknya kalau mau bahas peraturan, tim Narasi telaah secara mendalam dulu ya…
Yang mau tahu peraturannya silahkan lihat link berikut jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/759/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+5+tahun+2020
Jadi peraturan ini tidak disembunyikan. Ok
Dan seminggu yang lalu menkominfo ditangkap kejaksaan, kasus korupsi bts 8 triliun. Pejabat bermental budak, dulu ngomong demokrasi, begitu berkuasa doyan korup dan menindas rakyat sendiri
kalo beneran diterapin secara menyeluruh agak serem nih. bisa-bisa lebih parah dari China.
bagian disalahgunakannya yang bikin tambah serem, berkaca sama pasal karet yang udah menjerat banyak orang.
Data privasi masyarakat indo terasa Open Source
Sebelum2 nya pun data masyarakat sering bocor, apalagi ada peraturan seperti ini ga kebayang bocornya sampe tumpeh2
karena open source, semua bebas mengubah dan membuat versi nya sendiri. semoga besok2 ga ada WNA yg ikutan nyoblos ya
Makin bahaya resiko menuju komunisme seperti halnya di China dan Korea Utara, juga bisa dijadikan alat tirani kalau seperti ini, bahaya jika diteruskan tanpa pengawasan lembaga publik, karena pemerintah akan memiliki kontrol penuh terhadap kebebasan masyarakat mendapatkan informasi. Ini jelas juga melanggar HAM, jika hingga dilaporkan ke PBB bisa kena sanksi juga Indonesia, karena kita bukan negara komunis. KOMNASHAM juga seharusnya tidak hanya terdiam seperti tidak mengerti apa", pelajari hal ini, karena ini menyangkut HAM.
menuju "grand design"
Komnas ham bilek : "darimana duitnya? Darimanaa duitnyaa??",
betul makanya dulu sempet naik isu pa pres konoha itu dari kommie, mereka bilang partai itu sudah mati. ternyata berevolusi jadi bentuk baru, sedang menyusun konoha ke arah sana ternyata
Oh? Masih bisa melapor ke PBB kah? Tapi ngeuri cuy yang ada tinggal nama 🗿
Komnas ham udh dipreteli bro, lu gk liat pas komnas ham bicara ttg kasus brigadir j di press conferenxe nya, itu dibelakangnya aja ada polwan. Kan aneh,harusnya jangan dong.itu salah satu contohnya,apalagi ttg kasus dri jaman orla sampe ttg timor leste aja komnas ham diem aja bro yg banyak suarain aja lsm semuanya. Jangan harap dh
Sehat terus team Narasi Indonesia butuh kalian. 🔥
Saya dukung Farel yoga agar next dapat memajukan bangsa.
Koplo akan mendunia, Indonesia akan semakin dikenal dunia
Waw dosanya kominfo bnyk sekali dan tidak termasuk warga indo yg masuk syurga kata pak wapres
Dunia beliau sama sekali tidak berhubungan dengan dunia nyata yang dialami warganya.
kelompok pemilik kapling surga
jadi inget ucapannya Bung Rocky Gerung
"Negara ini sedang menuju TOTALITER"
Intinya hanya berlaku 2 pasal
Pasal 1 : Penguasa selalau benar
Pasal 2 : jika penguasa salah, lihat pasal 1
Memberi rakyat kewenangan untuk melaporkan orang nomor 1 Kominfo, ke KPK.
Wahhhgilasihh...
Kita juga butuh privasi bahkan dari pemerintah, bukan soal hukum, tapi menurut sy perusahaan" seperti google, fb, Ig itu kan independent, dan keamanannya sdh pasti terjamin, klo sampe pemerintah udh turun ky gini, serasa di awasi, g ada kebebasan, dan yg pasti data" digital kita bisa bocor dan disalahgunakan
👍
Kata siapa google dan fb sudah terjamin keamanannya ? Blom pernah denger akun fb atau gmail kena hack ? Kalau udah kena hack, amannya sbelah mana ? Dari dulu, dari udah ada internet, udah ga ada namanya jaminan privasi.
@@dianrubiana8791 tapi akhirnya bisa balik lagi, gak gampang ngehack skrg gak kayak dulu, keamanan fb skrg ketat
@@dianrubiana8791 sokk tau ini orang
@@dianrubiana8791 ke hack itu karena phising. hadeh. lu ngga akan bisa ngehack fb/wa tanpa phising, atau kartu sim lu di cloning jadi bisa verifikasi login di device lain (yg mana ini paling sering dilakukan pemerintah buat hack korlap2 demonstran yg ngeritik pemerintah)
Kalo bener-bener diterapin bakal parah sih. Soalnya ini bukan hanya bakal membatasi kebebasan berpendapat masyarakat, mungkin kedepannya bakalan lebih luas lagi cakupan "dampak negatif" yang disebabkan dan kemungkinan akan menjadi "dampak buruk" bagi masyarakat dalam menggunakan internet.
Kebijakan yg nantinya akan melahirkan banyak hacker....
Kayanya sudah, bro. Cuma aja belum dieksekusi.
Baru blokir paypal aja udah keteteran korban2nya
Demokrasi kedok doang isinya kaya komunis
Bakal ada demo besar besaran
ayooo kita dukung chanel ini,,,
Ketertinggalan Indonesia dalam Proses Transmisi Digital mulai dari hardware maupun softwarenya sangat jauh tertinggal. Saat ini dunia sdh masuk zamannya perang melalui transmisi digital. Saya setuju dunia transmisi digital Indonesia dikontrol oleh pemerintah dari pada dikontrrol oleh kepentingan Asing. Karena hanya 2 kepentingan itu yg secara sadar atau tidak yg ada dan terjadi di dunia digital. Dalam perang membangun benteng adalah salah satu pilihan terbaik saat kita tidak terlalu menguasai teknik penyerangan.
Gua penasaran sama pak Johnny g plate pas bagian beliau ngomong intelligence-intelligence. Beliau beneran ngerti ga sih sama definisi yang beliau sendiri sebutkan 😅
Lihat aja UU ITE terkait pencemaran nama baik sekarang dipakai semena-mena oleh orang berkekuatan.
Bagaimana masa depan kebebasan berpendapat rakyat Indonesia kalau Kominfo bekerja macam diktator? 😓
Sebaiknya Kominfo direshuffle deh. Diganti anak2 muda yang memang mengerti IT dan memikirkan masa depan rakyat.
Susah men, boleh yang staff nya emang orang orang cerdas dibidangnya, lah kalo boss boss nya orang titipan? Ya sama aja.
Masalahnya jawabatan politis kayak mentri tu sudah pasti titipan
@@novanoir8309 iya sih. rindu periode pertama dimana tiap menteri dipilih langsung sama Jokowi dan cakap di bidang masing2.
Periode 2 hampir semua menteri titipan partai. 😓💀
Statement terakhir yg dr podcast nya DC, memang sudah membuktikan arah dan tujuan Permen yang mengarahkan kita seperti negara Tiongkok. Pada dasarnya Pemerintah terlalu kepo dan tidak menuntut kemungkinan jika data2 yg dipantau tersebut bisa disalahgunakan.
bener, gk yakin gw bakal seperti cina
yg ada besar kemungkinan disalah gunakan pihak tertentu, hadeh
bomat makanya mau yg katanya negeri ini condong barat atau cina, gk akan brubah selama model dan tensi politik kek gini mulu
CMIIW
Udah parno duluan waktu sidang di MK kemarin wkwk, keliatan jelas ngibulnya tapi untung hakim MK adalah kacung. Jadi belajar dari itu, ke depan tendensi politik dan seluruh metadata udah mereka yg pegang, gak bakal terjadi sidang MK kek kemarin dimana penuntut punya bukti lengkap.
@@hafidzfadilloh6692 suka kepo kehidupan orang lain ya bro ada2 wae lah pejabat2 sekarang, mungkin akibat pejabat2 suka main medsos jd sering kepoin orang wkwk
@@rezakingdom21 mereka ngepoin publik supaya kalau ada anggotanya yg terendus korupsi bisa diatur duluan utk menghilangkan barang bukti.
Emang udah ga ada yang bener sama negeri ini , aparatur negara nya aja udah ga bisa di percaya . Kalo polisi udah membunuh sesama polisi kita sebagai rakyat biasa harus kemana ?
Ini ide yang baik menurut saya. Saya dukung untuk pembuatan "Great firewall of Indonesia" dengan beberapa penyesuaian sesuai norma yang berlaku di NKRI.
Elu aja sana.. indo jadi kayak gitu gw rela pindah negara...
Mantap membuka mata dan membuat kita lebih bijak
Bisa lebih parah:
1. Saya jadi ingat Uni Soviet jaman dulu, berita yang boleh sampai di telinga masyarakat hanyalah berita bahwa Uni Soviet adalah negeri paling indah, semua berita yang menyebutkan kelaparan dan kekejaman di Uni Soviet diblokir. Secara tidak langsung masyarakat didoktrin bahwa rezim yang berkuasa adalah sebaik-baiknya pemimpin yang sempurna. Hal ini juga bisa terjadi di Indonesia apabila rencana Kominfo berlanjut terus, tergantung siapa nanti yang menunggangi Kominfo, musuhnya bisa dibungkam.
2. Kita tahu di Indonesia saat ini satu-satunya yang bisa melawan pemegang otoritas yang ugal-ugalan seperti oknum isilop adalah media yang viral. Jika rencana Kominfo ini diteruskan, bukan tidak mungkin jika pemegang otoritas yang ugal-ugalan ini akan semakin kebal. Orang lemah yang tidak punya power tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jika ini terjadi kemungkinannya jurnalisme akan bergeser kembali ke media cetak alias koran.
Sepertinya Kominfo ingin menjadi Kementerian Penerangan yang baru, padahal Gus Dur kala itu sudah membubarkannya karena Kementerian Penerangan bikinan Orde Baru itu terlalu membatasi pergerakan media massa dan pers.
Indonesia ini memang negara aneh, bencinya setengah mati sama PKI, tapi diri sendiri makin mirip sama sistem komunisme.
Benar kata Nietzsche, "Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you."
It's hard to fight evil without being evil yourself as good and evil is a question of moral relativism. The only thing that make a community agree with something "good" is because short of rules agreed upon as good. How to convince them? Idk ask your parents maybe?
@@lukaswilhelm9290 yg nomor satu dambaan bocil uraaaa😂
Ini sudah melebihi pelanggaran hak asasi manusia yg selalu di junjung tinggi di indonesia....klo mmng bner smpe di kontrol oleh negara patut di pertanyakan
ya kalo di kontrol orang maling hp pasti ketangkep kurang dari 24 jam
@@Leon-dx4jc smh mentingin orang maling hp ketimbang privasi data pribadi 🤦♂️
@@shandiegoheriyanto ya berarti bener sama aja yang di lakukan kominfo untuk lindungi data pribadi
Back to Nature, kembali menikmati hidup ke jaman tanpa internet
👍👍👍👍👍👍👍
Semoga chenel ini dilindungi oleh Tuhan YME....Amin👃
Terimakasih Narasi sudah menjadi media dg warna yg indah. Pikiran Kak Najwa Shihab benar2 di elaborasi di sini.
Beruntungnya kominfod diisi orang2 yg tidak punya visi tentang teknologi.
visinya memertahankan kekuasaan, mengekang publik, mungkin suatu hari ada orang rampok apbn ngga akan ada yang berani bersuara.
kominfo Paypal Nya kagak Pernah terisi makanya blokir paypal , Ga Bisa Ngedit karena ga tau menggunakan adobe , Programmer nya Abal Abal gatau coding , ga bisa buat aplikasi developer nya juga abal abal ....
@@MoreVideo3 Hehehe Betul, Para Freelance dengan Klien Luar Negeri jadi ikut repot juga harus ngarahin Klien ke Alternatif Payment, padahal dri luar udah terbiasa menggunakan Paypal 😁
@@ferryniceguy Bagaimana mau ngarahin? lah metode pembayaran sudah diatur oleh platform freelence nya, semacam marketplace produk jasa. Kalau berurusan dengan PP bukan semata tentang freelancer, tapi PP kebanyakannya digunakan oleh para "internet marketer", entah itu untuk menerima dan melakukan pembayaran
Dan kita yang merugi dan dibuat kelimpungan buat para pekerja digital kebijakan ini sangat merugikan
Berharap punya presiden kaya Gusdur lagi buat bubarkan Kominfo seperti Gusdur yang bubarkan departemen penerangan. Kominfo sendiri dulunya juga menteri penerangan, jangan tanya saya siapa yang buat.
Sukarno, Kementerian Penerangan dibangun taun 1945
Nice Narasi bahas ini
Dilihat dari beberapa kebijakan yang dia buat ( dipanggil beliau tidak pantas ), dari situ mulai curiga
Ini orang jadi kominfo gimana ceritanya dan kapabilitasnya apa
Eh eh eh ternyata
BEBASLAH BERBICARAA TAPI SOPAN DALAM BERKATA2....MAJULAH INDONESIAKU......
Kalo misal beneran bisa dilaksanakan alias engga flop, saya lihat bahayanya ada 2: komunikasi dan data pribadi user internet Indonesia jadi diawasi dan dimata matai, dan akses ke internet dan medsos bisa dikontrol sesuka hati.
bahaya banget sih, secara privasi utk chatingan aja kita bisa dipantau. hadeuh boomer" bikin aturan seenak jidat
Teruskan narasi. Kebenaran harus diungkapkan. Meski mereka akan terus mengancammu, ingat, Tuhan Maha Adil!!! 💪💪💪
Kata TUHAN sudah tidak berlaku bagi mereka yang sudah ditundukkan oleh UANG.
Kata SUMPAH pun sudah seperti bernafas.
@@Toretto28 ah bajingan itu. #BunuhOrangMataDuitan
#BunuhOrangKaya
Kecewa narasi anti china, padahal china bagus banget loh, harusnya emang data diri kita diketahui oleh pemerintah suapaya mudah pemerintah mengawasi nya, contoh cina jadi maju karena itu, kita jadi aman dari kejahatan, karena penjahat pun takut karena data diri kita diketahui oleh pemerintah, harusnya indo bgtu jga, dan kalau bsa google ytb fb dll di block aja, kita soalnya punya rakyat ampe 200jt lebih, bisa bangun ekosistem sendiri, ekosistem google nya indo sendiri kayak china
@@butch6617 "data diri diketahui pemerintah" ga cuma pemerintah, di deep web banyak kok, cuma 10 USD per 200 orang. Lagian jebol data 3 bulan sekali. Lawak.
Nord VPN is better than this government and I'm unironically happy to say that.
@@butch6617
Di negara" Maju eropa khususnya di daerah Skandinavia, Pemerintah menjamin kebebasan rakyatnya sehingga masyarakat menaruh rasa kepercayaan yg tinggi terhadap Pemerintah, Ada transparansi jg disana. Itu sebabnya mreka mnjdi negara yg bahagia. Kebijakan pemerintah China gk menjamin itu tpi justru lebih menekan rakyatnya, dgn adanya kebijakan itu gk menjamin rakyatnya utk berbuat jahat tpi justru membuat rakyatnya semakin ingin memberontak. Kita di Indonesia ada hukuman utk pembunuh mulai dari hukuman seumur hidup hingga hukuman mati, lantas apakah di Indonesia sdh bebas dri pembunuh?
Kerennn..tetaplah kritis...biar masyarakat teredukasi
Bagus jika di terapkan
Karena.
Kebebasan berekspresi itu harus ada norma adap dan batasan.
Terkadang saya mikir kok pemerintah makin lama makin mengawasi gerak gerik rakyatnya sendiri, sesekali bisa gak kami juga memantau gimana kerja anda di gedung sana dan kegiatan anda diluar jam dinas seperti apa. Biar sama2 memantau kita.
gue tahun kemarin ngikutin seminar jejak digital dari pemerintah oh ternyata emng mau di terapin
Sudah bukan Indonesia lagi inimah, udh jadi budak china
@@prarich602 betul. gamau ane hidup disini
@@pseudoharm pindah mana yuj
@@Wargadesatv584 belum tau. tapi ada rencana.
Lu kira selama ini kalau ada tokoh oposisi hingga keluarga korban keganasan oknum polisi yang tiba-tiba di hack siapa pelakunya? Hanya yang punya sumberdaya dan kuasa yang bisa menembus WA. Cuma pemerintah yang bisa mengoffset eklnkripsi WA
semoga pemimpin 30 tahun kedepan bisa menjaga privasi rakyat
MALING....
MALING....
MALING....
DARURAT MORAL DI MANA MASYARAKAT MENDERITA KELAPARAN.
INSTANSI PEMERINTAHNYA BERAMAI RAMAI MALING DUIT RAKYAT.
TOLONG TUHAN BERIKAN AZAB UNTUK NEGRI INI.
HUKUM PENUH DENGAN REKAYASA TIDAK BISA MENJERAT MALING MALING DUIT RAKYAT DI NEGRI INI.
YANG JADI KORBAN TETAP RAKYAT !!!! 2024 MEREKA NGEMIS LAGI KE RAKYAT JANGAN SALAH PILIH LAGI
ke depan mungkin tidak ada lagi istilah ruang privasi, semua yg kita lakukan ada dan berada dalam kontrol pemerintah, yang mana sebaliknya kita sebagai warga sipil tidak bisa mengontrol atau mengawasi kinerja pemerintah akibat perundang-undangan yang dibuat sedemikian rupa agar memihak mereka.
Masih ada kok, mungkin nanti kita bakalan ketemu langsung daripada chat lewat WA. Kemana-mana ngga bawa hape😌
Kasihan juga ya kominfo ngeblokir steam , karena banyak develapper Indonesia yang ingin mengembangkan game nya.
Balik lagi jadi Kingdom of Indonesia 🤣
Kemarin dikasih privasi malah foto ktp diobral di nft wkwkwk
@@LyricsVibezz masalahnya bukan di blokirnya. Tapi permintaan kominfo atas akses data dan sistem ke pse. Whatsapp ga di blokir karena udah kasih akses data ke pemerintah.
Seharus'a sistem blokir channel" penyebar ujaran kebencian dan hoax itu di lakukan juga di indonesia.. Secara sistematic.. Itu pasti efective.. Comment" juga harus di sortir juga secara sistematic.. Biar ga sembarangan orang berkomentar
Saya setuju 1000% Negara WAJIB mengendalikan kebebasan dlm penggunaan tekhnologi, krn jangan sampe Peradaban Manusia dan Kearifan Lokal RUNTUH hanya karna tranformasi Budaya lewat tekhnologi
Makin lama makin SAKIT ni negara kita, alfatihah buat matinya akal sehat 🙏
Miris sekali padahal dulu bangsa Indonesia berjuang susah payah untuk membasmi Komunis memperjuangkan demokrasi, sekarang apa2 main blokir dan kebebasan dikontrol pemerintah apakah masih relevan dengan Demokrasi atau malah mulai menjadi Komunis dalam paham yang berbeda
Wkwk bukan berjuang basmi komunis. Tapi pembantaian besar2 an rakyat yg ga tau apa2 dan ga bersenjata dicap komunis. Oleh soeharto untuk menggulingkan soekarno. Pembantaian jendral2 pun sangat diragukan, sperti pembunuhan joshua, banyak direkayasa
demokrasi gagal menjadikan kita negara superpower power
Akhirnya Menkominfo menjadi tersangka
kalo misal beneran bisa dilaksanakan alias engga flop,akan ada 2 bahayanya yaitu komunikasi dan data pribadi user internet indoesia jadi diawasi dan dimata matai,dan akses diinternet dan medsos bisa dikontrol sesuka hati
dari peristiwa ini, malah saya penasaran apa jaminan dari Negara untuk bisa melindungi privasi Warga Negara? Sejauh pengamatan saya, penegak hukum juga harus punya alasan yang amat teramat sangat kuat untuk membuka sebuah data digital jika ada kasus tertentu yang diduga menggunakan media digital.
contoh, di Tiongkok, ada dugaan hoax terkait covid oleh seorang dokter (di video bagian
ada), kan bisa jadi "gonduk" jika yang dianggap hoax oleh penegak hukum ternyata merupakan sebuah kebenaran, dan terjadi.
Ditangkap dan dihukum tuh beda, menakut-nakuti dan mengedukasi juga beda. Apalagi seorang dokter yg bilang, dah pasti membuat keributan.
Kalau mau berpendapat soal wabah ya bicara dengan ahlinya jangan sendirian itu namanya cari popularitas.
Namanya Musyawarah mencapai mufakat, nyatanya disana wabahnya terselesaikan dengan cepat dan efisien. Mana mungkin bisa terjadi kalau pemerintah, media dan ahlinya ga kerja sama.
Ga kaya disini, kebanyakan terhipnotis dengan kalimat korupsi sampai semua politikus dianggap tanpa poli.
Aih penegak hukum dalam negri ini aja kacau balau , lihat aja kasus jendral itu gal kelar kelar , apabila terjadi kepada rakyat biasa hanya butuh waktu 1 sampai 2 hari sudah tutup sidang
Gaada lol. Tuh data pln bocor.
di negri konoha yg dikatan "HOAX" itu kalo ngak sejalan dengan Rezim.
Soal dokter itu, dia ditegur karena menyebarkan info di grup sjenis whatsapp, haruanya dia lapor info tsb ke dinas kesehatan. Dokter tsb jg tidak dipenjara, cuma dpt teguran
Tolong disebarkan untuk melindungi hak privasi kita masing2
Hak privasi apa sih, orang Indonesia bukan ya senang mengumbar-2 masalah pribadi.. 😂
@@yda6456 beda cerita bang kalo pemerintah umbar
@@yda6456 beda cerita kalo kominfo ubar, lu mau setiap lu chat di baca kominfo tiap detik
@@jdx7502 pemerintah umbar kesiapa?, Km kasih data ke bank, perusahaan telekomunikasi, dll aja udah di jual LG ke pihak ke-3.. ini modus dah lama, apa km kepikir gimana kepolisan dan pihak berwajib bisa nangkep teroris, kriminal, dll dengan bantuan data pribadi, sensus kesehatan terutama pada saat pandemi ,dll sebagainya..saya lebih baik pemerintah tau, dari pada pihak lain.. diliat positifnya dulu, jangan parno Krn orang provokasi dengan menakut-2 i
@@yda6456 enggak semua orang X itu lu aja yg suka mengumbar2 data lu,lagian ini Indonesia bukan cina ngabers
Soalnya Indonesia potensial jadi negara fasis. Militer menguasai segala bidang dan kementerian.
Iki berita apik lebih baik ketimbang media yg ada layar kaca tipi
untung masyarakat kita banyak yang melek, makannya bisa diliat banyak protes soal PSE ini, meski tetep ga keliatan di media ┐(´ー｀)┌
gue kira gak ada yng protes njir makanya gue heran kemaren protes soal steam doang yang banyak kalau pse mah kayak yang gak ada
Kalo cukup ngikutin berita banyak kok. Ada anak sekolah yang ngeguyur depan kantor kominfo dengan air kencing. Ada juga LBH jakarta yang meneruskan aduan publik yang jumlahnya ratusan dan hingga bernilai total sekitar 1.5 M, yang merupakan total kerugian pemblokiran internet selama beberapa hari kemarin.
#BlokirKominfo dan beberapa tagar terkait juga sempet trending terus selama beberapa hari di twitter. Sayangnya sekarang udah turun sih semenjak blokirnya mulai dibuka kembali, karena harusnya kita bersuara terus supaya si Greatwall of Nusantara ini ga sampe diaplikasikan. Amit2 deh pokoknya.
Gw bingung kenapa berita kek gini jarang muncul di berita, padahal mereka memblokir paypal loh, hal penting buat freelancer. Kalah kontroversial ama kasus pembunuhan polisi yg gk selesai2
Masih banyak orang orang tua kolot yg ga faham bahaya PSE yg disalah gunakan. Orang irang tua taunya overproud nasionalis biar aman dari tuduhan ready call
@@rokuhara831 pada beraksi dibalik layar bro, sampe2 dirjen aptika kominfo curhat kalo keluarganya diserang 🤣
Penjelasannya bnr2 mudah dimengerti. Sekarang sya paham knp ini bnr2 bahaya bgt. Kita akan diisolasi, sistem whitelist membuat VPN tidak bisa diakses kecuali daftar, kalaupun daftar tidak ada lagi yang namanya privasi yang menjadi tujuan VPN itu.
Kalau begini terus, masa depan indonesia tinggal milih, mau jadi china apa korut?
Iya, kenapa yang di perbaiki hanya tentang pembatasan penggunaan internet masayarakat sedangkan teknologi untuk pengantisipasian bencana alam tidak terpikirkan padahal hal ini sudah di depan mata.
Sangattt setuju...negara harus kuat dan otoriter biar rakyat aman...yg ketangkep pasti yg otak dan hatinya khianat.....
Trimakasih banyak kak...
Kezhaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat. Tapi karena diamnya orang baik” “barangsiapa melihat kemungkaran maka ingkarilah dengan tangannya, jika tidak sanggup, maka dengan lisannya, jika tidak sanggup maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman” (HR. Muslim).
Dan orang baik yang membuka suara itu pastinya akan dibungkam oleh orang-orang jahat itu
@@oujyaenenterprise5422 ingat kejahatan akan berakhir memalukan...dan sudah banyak terbukti...
Kalau ada pejabat publik atau semacam nya bilang " Demi bangsa dan negara" minimal yang ketawa saya
bagian dari inteligence… utk keamanan negara.. khususnya politik dan ideologi.. tdk bisa kebebasan total di adopsi Indonesia… Warganya ngga tertib…