Anggota Fraksi PDI-P Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat DPR Bahas Revisi UU MK
Vložit
- čas přidán 13. 05. 2024
- Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Johan Budi mengaku tidak mendapatkan informasi terkait rapat untuk membahas Revisi Undang-undang (RUU) Mahkamah Konstitusi.
Diketahui, DPR dan pemerintah telah sepakat RUU MK dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam rapat Paripurna DPR RI, berdasarkan hasil rapat pada Senin (13/5/2024) di DPR.
Rapat tersebut berlangsung sehari sebelum pembukaan masa sidang V tahun sidang 2023-2024. Berdasarkan pantauan Kompas.com, rapat bersama Menko Polhukam Hadi Tjahjanto tersebut juga tidak tercatat dalam agenda di website resmi DPR.
Simak selengkapnya dalam video berikut ini.
Penulis Naskah: Nissi Elizabeth
Video Jurnalis: Nissi Elizabeth
Video Editor: Nissi Elizabeth
Produser: Bagus Santosa
#RUUMK #DPR #JernihkanHarapan
Artikel ini bisa dilihat di : video.kompas.com/watch/144472...
Klu mau anggotta dpr rubah ruu tentang korupsi diperberat dan setiap pelaku korupsi hrs dimiskin kan 🤣🤣🤣🤣🤣
Gak perlu dibahas UU MK MA dll rakyat sebagai majikanmu UU perampasan harta koruptor itu yg rakyat butuhkan
Dpr yg penting uu perampasan aset koruptor itu aja yg di sahkan lainnya menyusul
Astaqfirullah hal adzim… semoga Allah segera membuka aib dan menegor keras kepada para pejabat atau anggota DPR yg memutuskan atau membuat undang2 yg bertentangan dengan kepetingan rakyat RI , yg hanya utuk kepentingan golongan beberapa elit politik saja. aamiin
Skenario siapa lg klo bukan mukidi, demi menyelamatkan koruptor dan mempertahankan kekuasaan dimastinya
Yang darurat pe saat
Ini yaitu uu ttg hukum mati korup kakap dan dimiskinkan
Betapa HEBAT-nya DPR, masa reses saja tetap RAPAT.
Kok aneh gak tau. Ketua DPR kan puan maharani. Aneh....
Memang negara ini ada niat2 jahat unt nguntungkan kelompok spy langgengkan kekuasaan
Uu sita aset koruptor mana ?!?
Kok ada yg janggal itu masyarakat harus tahu ,jangan jangan ada kepwntingan tertentu
Buat apa ubah UU. untuk kepentingan Lembaga. UU yg untuk kepentingan Rakyat saja. Kesejahteraan. Pendidikan. Kesehatan saja yg masih banyak diperlukan.
Kayaknya Pemilu gak perlu didatangi percuma wakila rakyat cmn unt kehntungan pribadi db kelompok
Adakah partai yang lebih bagus ? 😂😂😂
Gak diajak wkwk sorry ini bahas kepentingan negara bukan internal arogansi pastai
Sukarno presiden semua rakyat Indonesia bukan milik pribadi keluarganya :)
Komenmu kok ngelantur gak jelas..pendukung Gibran ya?
nyimeng kaya samsul
Udh g dianggap kali
Bagaimaba partai besar kok ditilap ?
Tngkp dlu mentri2 jokowi. Yg lgi bayk mkn uang rakyat yg lgi korupsi usng. Msarkt
Mk dibubarkan indonesia mau diganti ke sistem kerajaan
Buat apa pdip ngak berguna bagi rakyat umumnya
Umumnya kayak kamu
Gk ikut juga gpp pdip gk ada gunanya krn kala pilpres sampai skrng gk akui kekalahan
Puas tidak dengan kinerja p Jokowi?
Mungkin gak berguna bagi munafikun penghalal segala cara 🤣🤣🤣
..sebelum kamu lahir PDI sudah ada...
Ga perlu lagi pdi p trrlalu banyak sok
Bukan sok tapi berpegang teguh pada konstitusi
Horeeee 👍. Kekuasaan mank bisa ... Investor alias Pasar yg kritikal... 😮 Di MK aja gampang & singkat.....😮 Kaga tahu nyesal kaga memanjakan kebersamaan selama 9 tahun😀
Sebaiknya.hakim.mk.dipilih.9.hakim.hanja.mewakili.rakyat.indonesia.jangan.buat2.aturan.wakil.pemerintah.dpr.ma.harus.satu.wakil.panca.sila..dan.rakyat.
pdip sudah tdk ada,,sudah hilang di mata rakyat banyak jangan diwawancara
Mulai playing victim yg norak n childish. Jadi inget kemarin yg gak 'mau' datang ke pengumuman pemenang 😂😂 SAY NO TO PDIP
Ganti ketua KPU...bubarkan MK...mundur demi demokrasi..rakyat tidak bidoh
SUDAH JELAS MELANGGAR UUD 45 DAN UU PEMILU SERTA MELANGGAR KONSTITUSI JADI KPU TIDAK TAU SEMUANUA MENUANGKUT ATURAN JANGAN HUKUM YANG ADA DI INDONESIA jangan SEENAKNYA KARENA RAKYAT INDONRSIA ADA YAMG MASIH PEDULI TIDAK SEMUA PENGHIANAT DAN MADIH ADA RALYAT INI YANG OTAKNYA MASIH SEHAT DAN NGERTI HUKUM JADI KPU JANGAN MENGANGGAP RAKYAT INI DIANGGAP TULI BUTA DAN DEGLEMG MASIH ADA YANG NORMAL