Pimpinan Tak Beretika Harus Dibuang

Aksi Teatrikal Koalisi Masyarakat Civil Antikorupsi
Pimpinan Tak Beretika Harus Dibuang”
Etika seorang pemimpin dalam lembaga publik sangat penting dan patut dijunjung
tinggi. Karena setiap tindakan dan keputusan yang diambil akan sangat berpengaruh
terhadap moral, kualitas dan citra lembaga publik yang dipimpin. Pelanggaran etika
bagi seorang pemimpin sepatutnya mendapatkan sanksi tegas, terlebih jika yang
dilanggar termasuk dalam kategori berat maka yang bersangkutan tak layak
dipertahankan dan justru harus dibuang.
Masyarakat akhir-akhir ini dipertontonkan banyaknya perilaku pemimpin atau pejabat
publik yang sangat keliru dan tak patut ditiru. Ironisnya, pelanggaran atas perilaku tidak
beretika seolah biasa dan tidak lagi dianggap sebagai nilai penting. Padahal etika bagi
seorang pemimpin merupakan modal dasar sekaligus pengontrol atas kewenangan dan
kekuasaan yang melekat padanya. Tanpa ada standar etika dan integritas, akan sangat
sulit sebuah lembaga bekerja sesuai mandat yang diemban. Sikap tak beretika
merupakan tindakan koruptif yang dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang
bahkan perbuatan korupsi.
Urgensi etika bagi seorang pemimpin lembaga publik menjadi perhatian serius.
Sejumlah ketentuan telah banyak diatur sebagai upaya mengontrol kewenangan agar
tidak menyimpang dari aturan. Salah satunya ketentuan mengenai etika dimuat dalam
TAP MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa. Ketentuan tersebut
mengamanatkan perlunya mengaktualisasikan etika pemerintahan yang pada intinya
menjunjung tinggi integritas berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan nilai
kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap
toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai
warga negara.
Faktanya, saat ini masih banyak sekali pejabat negara bahkan pada level pimpinan
sekalipun yang menggadaikan etika dan integritasnya, menyalahgunakan
wewenangnya demi keuntungan pribadi atau orang lain. Sehingga, perilaku pejabat
negara atau pejabat publik tersebut jelas tidak mendukung dan justru menghambat
kepada pelayanan dan kerja-kerja lembaga publik.
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mencatat setidaknya dua hal penting terkait
maraknya pelanggaran etika seorang pemimpin.Pertama, pejabat negara yang
menyimpangi etika apalagi di level pimpinan akan mendegradasi suatu lembaga publik
yang dipimpinnya. Akibatnya, tingkat kepercayaan publik akan semakin menurun yang
kemudian akan menghambat tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.
Kedua, secara moral dan yuridis, apabila seorang pemimpin telah terbukti melanggar
etika, maka sudah sepatutnya ia dikeluarkan dan dicopot jabatannya dari lembaga
tersebut. Maka dari itu, penegakan etik bagi pejabat negara bahkan pada level
pimpinan sekalipun harus ditindak secara tegas. Hal ini diperlukan dalam rangka
mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugasnya secara
sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab demi mengembalikan kembali
kepercayaan publik.
Berangkat dari dua catatan tersebut, maka dengan kata lain nilai-nilai etis dan integritas
perlu menjadi modal utama bagi seorang pemimpin untuk dapat menghadapi dan
melalui setiap hambatan dan godaan demi menjalankan tugas kenegaraannya. Apabila
seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki kesadaran etis sebagai
modal utamanya, maka efektivitas suatu lembaga merealisasikan tujuannya akan
semakin merosot.

[@nonanona1994]

semoga kalian sering sehat sering selamat agar terus mneyuarakan keresahan² , teriakan , rontaan² masyarakat aamiin

[@tamikoestomo3275]

Karena pemimpin dan pejabat yang tidak memiliki integritas, hanya mementingkan akumulasi kekayaan, tidak mempunyai rasa kepantasan dan kepatutan, juga tidak memiliki rasa keksatriaan, sehingga enggan mengundurkan diri secara sukarela, maka mereka harus ditong-sampahkan. Tak ada jalan lain!

[@amirhamzahkartawijaya373]

Mantap bro

[@keanetandika8569]

🔥🔥🔥🔥🔥

[@boydoang2610]

Apa kabar FORMULA E,coba tanyakan pada ANIS,......