Bedah Editorial MI - Sudahi Kebobrokan Lembaga Negara
Vložit
- čas přidán 6. 07. 2024
- MetroTV, Persoalan yang mendera sebuah bangsa tidak akan pernah putus dan berhenti. Sepanjang perjalanan bangsa itu merajut mimpi, ragam permasalahan bakal selalu datang silih berganti. Situasi tersebut jelas membutuhkan konsolidasi dari penyelenggara negara yang kuat.
Itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar, tidak bisa dikompromi. Sekali saja penyelenggara negara menunjukkan kelemahan, apalagi kebobrokan, masa depan bangsa yang akan dipertaruhkan. Sedikit saja ada cacat dari punggawa pengelola negara, terlebih jika itu dilakukan oleh level pimpinan, maka kemampuan bangsa mengarungi gelombang persoalan bakal menemui banyak hambatan, bahkan diragukan.
Celakanya, itulah yang sekarang terjadi di negeri kita tercinta, Republik Indonesia. Ketika begitu banyak deraan permasalahan bangsa belum terselesaikan, mental para penyelenggara negara justru menjadi kendala. Persoalan yang menyangkut integritas, etika, dan moral sejumlah pemimpin lembaga negara terus mencuat tiada henti hingga meruntuhkan kepercayaan publik.
Mereka yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat malah menjadi benalu negara karena tindakan dan perilaku mereka yang boleh kita sebut memalukan. Mereka semestinya menjadi bagian dari lokomotif perjuangan bangsa ini menuju kemajuan dan kemakmuran, tetapi pada praktiknya justru tanpa malu mempertontonkan contoh yang teramat buruk.
Sungguh sangat disayangkan, tiga lembaga tinggi negara yang seharusnya sangat terhormat berturut-turut terserang virus kebobrokan yang diakibatkan oleh pudarnya integritas pimpinan tertinggi mereka. Pun, amat memprihatinkan karena ketiga lembaga itu, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejatinya merupakan pilar penting dari penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.
Sampai saat ini publik masih belum percaya pemimpin lembaga sekelas MK bisa melakukan pelanggaran etika berat saat memutus perkara syarat usia capres-cawapres pada Pemilu 2024 lalu. Pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Ketua MK pada saat itu, Anwar Usman, tidak semata mencoreng integritas lembaga, tetapi juga kian menebalkan praduga publik bahwa etika memang nyaris terpinggirkan sebagai pijakan para pimpinan lembaga negara. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akhirnya memberhentikan Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK.
Begitu pula ketika KPK yang punya tugas utama memberangus praktik korupsi, malah dirusak oleh kelakuan korup ketuanya saat itu, Firli Bahuri. Saat ini, status Firli ialah tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian.
Kita bisa bayangkan ketika lembaga antirasuah dipimpin oleh orang yang rupanya doyan duit suap, bahkan memeras. Pimpinan yang harusnya berada di garda terdepan untuk menumpas rasuah justru seperti ikut menggembosi pemberantasan korupsi. Apa lagi namanya itu kalau bukan memalukan sekaligus memprihatinkan? Presiden Jokowi pada akhirnya memecat Firli sebagai Ketua KPK.
Saat kemarahan publik belum mereda, fakta berikutnya semakin membuat jengkel. Biang masalahnya ialah perilaku Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang sarat dengan kerendahan moral dan integritas. Berulang kali Hasyim mendapatkan sanksi peringatan keras atas pelanggaran etik yang ia lakukan selama memimpin KPU. Puncaknya, ia dipecat DKPP setelah terbukti bersalah melakukan tindak asusila kekerasan seksual terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.
Muncul pertanyaan, ada apa dengan negeri ini sampai 'dianugerahi' pemimpin-pemimpin berwatak dan bertabiat kotor seperti itu? Tiga kasus yang melibatkan pemimpin tiga lembaga tinggi negara seharusnya sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup. Harus ada ruang bagi orang-orang bersih, bermoral, serta punya integritas dan kualitas tinggi untuk mengambil alih kepemimpinan di lembaga-lembaga teramat penting itu.
Kuncinya ada di pemimpin tertinggi negara. Kalau tidak ingin bangsa ini runtuh, jangan sekali-kali membiarkan perilaku-perilaku kotor semacam itu terus-menerus merasuki lembaga negara. Kiranya, revolusi mental harus dimulai dari pengelola negara terlebih dahulu.
#Lembaganegara #KPU #KPK #DKPP #PPLN #MK
#Metrotv
-----------------------------------------------------------------------
Follow juga sosmed kami untuk mendapatkan update informasi terkini!
Website: www.metrotvnews.com/
Facebook: / metrotv
Instagram: / metrotv
Twitter: / metro_tv
TikTok: / metro_tv
Metro Xtend: xtend.metrotvnews.com/
Defisit etika/moral telah nyata terja
di di hampir smua kelembagaan yg
ada yg nampaknya diduduki/dipim-
pin oleh orang-orang yg sbelumnya
memang sudah punya persoalan, a
kibatnya saling sandera-menyande-
ra yang populer disebut saling mlin
ndungi atas kebobrokan etikanya!!
Mungkinkah NKRI ini akan dipimpin oleh orang2 yg ber etika, berakhlaq muliya, yg adil, yg amanah, yg cerdas, yg jujur, yg ber integritas dan yg nasionalisme sangat tinggi terhadap NKRI tercinta ini.
Miris penting nya penyelenggara Negara ber Kwalitas Amanah Jurdil Amien Allah hu akbar .
Jadi masalah Bangsa dan Negara.nya.ETIKA WAJIB KITA JAGA.!!
Betul sekali itu klu ada selera kekuasaan disitu ada kepentingan spy bisa dikendalikan utk meloloskan anak mahkota yg blum cukup umur nyata2 ada pelanggaran konstitusi dan etika disitu. Dan inilah yg perlu dicermati dlm kehidupan bernegara hrus betul2 dilihat rekam jejaknya tpi berbalik bukan yg tdk punya integritas. moral dan tdk beretika ini yg terjadi sekarang ini. oke bro.
Betul sekali seandainya presiden sadar turut merevisi putusan MK 90,tdk memilih ketua KPK Firli yg seblmnya mmg banyak kontravesialnya,memihak hak buruh,menunda anaknya tdk ikut cagub,pastilah pandangan rakyat tdk seburuk ini. Dan pastinya kepercayaan rakyat tetap tinggi. Sangat disayangkan sdh memisahkan partai yg membesarkan,bahkan seakan tidak peduli lg terus melakukan perlawanan.
Jadi kita berfikir dgn kekuasaan skarang klu melihat lbh bnyak memikirkan kepentingan kelompok. Kroni2nya serta keluarga dan klu penguasa lbh bnyak memikirkan nasib bangsa.rakyatnya tdk seperti ini negara kita sekarang selanjutnya bnyak pelanggaran nanti sdh bnyak kritikan masyarakat baru dipecat padahal sebelum dilakukan penyelenggaraan disemua lembaga hrus diketahui rekam jejaknya dulu dipilih yg terbaik buat negara ini spy tdk ada masalah berikutnya tpi sdh selesai urusan kepentingan baru dipecat. oke bro.
Yang di depan di bisa jadi teladan yang baik.!
Era terbobrok direzim ini, presiden mustinya bertanggung jawab
Mohon para penjabat negara dihukum klu yg melaggar etik diberhentikan klu yg korupsi dihukum mati
Biang kebobrokan ada dipucuk-pucuk pimpinan negara yg secara tidak langsung diprakarsai oleh presiden. Skr ini lah moral yg paling rendah krn moral dan etika diabaikan pada hal sebelum lahir undang2 yg berlaku adalah standard2 moral dan etika.
JANGAN SAMPAI TER ULANG LAGII !!NEGRI INI JUGA KE KEHIHANGAN JATI DIRI DAN KEWIBAWA AN.DAN KEPER CA YA AN DARI TETANGGA NEGARA
MAUPUN RAKYAT NYA.
Masalahnya kita ngomong terlalu banyak, tapi selama pejabat politik dan para ketum membiarkan ini terus ya tidak akan berubah. Yang kita butuhkan sistem kelembagaan yang independent dan transparan, sehingga tidak bisa semua diputuskan hanya oleh sebagian phak. Serta rakyat harus dapet edukasi supaya melek politik dan ngerti apa konsekuansi apa yang mereka pilih. Sekarang makin banyak artis yang terpilih jadi pejabat karena rakyat kita tambah ga ngerti politik.
Lembaga negara sudah sebobrok ini, tapi ya tetap yang dipilih yaitu itu saja.
Kalau penanganan korupsi seperti sekarang ini tunggu hancurnya negara.
REVOLUSI JILID 2 LAKSANAKAN
Jadi masalah Bangsa dan Negara.nya.
Inilah akibat nya jika seorang pemimpin tertinggi negeri lemah dalam segi kepemimpinan,tidak ada wibawa dlm memimpin.dia hanya percaya kpd penjilat " di sekelilingnya...
Publik bisa ngumpat sampai capek, bagi penguasa yang penting publik itu tidak bisa berbuat apa apa semua lembaga eksekutip yudikatip dan legislatip sudah dijadikan kacung penguasa dengan diberi kesempatan kuropsi dan disogok dengan jabatan. itu adalaah praktek revolusi mental dari mental yang relatip baik dijadikan menjadi BOBROK.
Pejabat Lembaga Negara dan kepala daerah jadi pembual munafik yg hanya mau menguras uang negara ...penguasa yg menakutkan bagi rakyat !!!!!
Ikan busuk dari kepalanya , pemerintah rusak karena pimpinananya sdh tidak ada wibawa , tdk kredibel
yg dududuk di sana bukannya bisa buat contoh malah memberi beban malu generasi muda
Pejabat udah ga ada wibawa nya sebut aja presiden disebut Jokowi aja.ke TK beca kita bilang mas atau pak.