🔴LIVE - Rapat Paripurna DPR RI Bahas RAPBN 2025, Revisi UU TNI-Polri serta Revisi UU Kementerian
Vložit
- čas přidán 26. 05. 2024
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-18 pada Masa Persidangan V Tahun 2023-2024 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Rapat paripurna kali ini, akan membahas tentang kerangka kebijakan fiskal dan racangan APBN Tahun 2025. Selain itu, DPR RI juga akan membahas tentang empat rancangan undang-undang (RUU) tentang revisi atau beberapa UU.
RUU yang akan dibahas dalam rapat paripurna ini antara lain RUU tentang keimigrasian yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2011, RUU tentang kementerian negara yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 2008, serta Revisi UU TNI dan UU Polri.
Simak rapat paripurna selengkapnya dalam tayangan berikut ini.
Video: TVR Parlemen
Streamer: Pramudya Adiamarta
Bergabunglah sebagai channel member kami untuk mendapatkan video-video eksklusif. Klik link berikut ini:
/ @kompascom
#JernihMelihatDunia #JernihkanHarapan #dpr #dprri #rapatparipurna #sidangparipurna #rapbn2025 #apbn2024 #apbn2025 #rapatdpr #hakangket #hakangketdpr #paripurna #undangundang #ruutni #ruupolri #tnipolri #kementerian #ruukementerian #jumlahkementerian #jumlahmenteri #imigrasi #beacukai #politik #ekonomi #kebijakan
*****
Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari seluruh Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas.com. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari Kompas.com.
Follow kami di media sosial:
Facebook: / kompascom
Instagram: / kompascom
Twitter: / kompascom
Tiktok: / kompascom
MashaAllah mantap sidang nya lancar 👍😍😍😍🙏
Alhamdulillah lancar sidang
Rapat kursi kosong mudah mudahan aula gedung DPR tidak terlalu besar sehingga tidak malu di lihat dunia rapat2 dengan kursi kursi saja dan kedepan anggota DPR maksimal 50 orang tdk terlalu besar uang negara habis buat anggota DPR
Perwakilan rakyat,semoga benar2 menjadi perwakilan rakyat jembatan untuk kesejahtran rakyat INDONESIA,bukan untuk kepentingan PRIBADI,GOLONGAN TERTENTU.
Gitu doang? Itu mah bukan rapat... Itu mah lomba Baca
Cok priorts revisi uu tni dan polri sejak th 2004 sdh lama 20 th lalu, nomenklatur tusi nya sama2 pasal 30 uud 45 hasil amandemn. Dg dg demikian jngan diskrimnatif masa umur pensiun. Uu kemnterian negra menunggu pelantikn presden batu ada kode etik nya, hrs sabar
TEMPLATE
Dpr sekumpulan orang orang ga jelas ga ada pengaruh nya buat masyarakat bubarkan saja makan gaji buta