FGD Seri 3 | Apa itu Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah?

Halo Sobat Keuda,
Ditjen Bina Keuda menghadirkan Asistensi Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasca Terbitnya:
1. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD
2. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Modul : Pengawasan dan Penagihan
Materi dapat diunduh melalui link dibawah ini
s.id/fgdPDRD
Selamat menyaksikan.
Jangan lupa follow media sosial Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri lainnya.
#Kemendagri #pajakdaerah #asistensi #Keuda #KeuanganDaerah #Podcast
Instagram: / ditjenbinakeuda
Tik-Tok: www.tiktok.com/@keudaupdate
Facebook: / ditjenbinakeuda
CZcams: / @ditjenbinakeuda
Website: keuda.kemendagri.go.id/

[@abdulharis3796]

Haris HP2SDM Bandung❤

[@juliarsbanurea7173]

czcams.com/users/shortsXiVf4NrqV8I
Dimana fungsi ditjen bina keungan, saat pejabt pemda sintang kalbar alihkn uang TPP guru
ke TPP pejabt dan ASN non guru
di aturan jelas disuruh adil dan sejahtera
yg sejahtera pejabt, gru yg di plosok. yg nikmati insentif pejabt
di gaji negara tpi gak bisa biar regulasi TPP,.

[@juliarsbanurea7173]

czcams.com/users/shortsFPnx0Bv-2o8
Kembalikan uang guru ASN 1 KAB sintg kalbar.
Sewenang2 pejabt hpus uang
ditjen bina keuda , tidak mampu urus pemda
buat regulasi TPP
AGAR Tidak sesuka pejabt daerah alihkn uang tpp, kran penguasa di daerah,.
tidak tahu buat kriteria TPP. uang gru 3 tahun melayang ,.,.