Study Kelayakan sdh dilakukankah? Target SDG's seharusnya mempertimbangkan area padat penduduk, sementara RDF dibangun di lahan berdekatan area padat penduduk dan rawan kemacetan. Proyek SDGs seharusnya layak dan aman buat warga sekitar bukan sebaliknya.
Baiknya "pabrik sampah" Sebesar itu untuk lokasi mestinya tidak didekat area padat penduduk..rorotan juga relarif banyak penduduknya..oleh krsena itu relatif lbh banyak mudorotnya bagi penduduk sekitar lokasi pabrik tsb .... Bakinya lokasinya di sebuah pulau khusus.. Jkt kan banyak pulau kecil tuh atau bisa juga pulau buatan.. Secara anggaran juga relatif lbh murah dan pastinya menimbulkan potensi risiko dan dampak² negatif yg berpotensi diderita penduduk baik penduduk/warga setempat maupun warga sepanjamg rute mobilisasi sampah, kulitas udara, air, dan lalulintas pasti mengalami penurunan, belum lg potensi pertumbuhan ekonomi yg wilayahnya ada pabrik sampah tsb kedepannya dapat dipastikan relatif tidak tumbuh bahkan bisa jd malah turun..
Pak bagaimana itu nasibnya pegawai BLUD Pemprov DKI kok gak bisa pendataan Non ASN di BKD malah disamain statusnya sama PJLP (Housekeeping dan Satpam), tapi ini lebih parah lho, pegawai BLUD Pemprov DKI mau urus KPJ (Kartu Pekerja Jakarta) saja gak bisa lho dengan alasan pegawai BLUD Pemprov DKI Jakarta, mau daftar Transjakarta Gratis Bank DKI saja tidak bisa karena terhalang status Kartap BLUD Pemprov DKI Jakarta, tapi PJLP saja bisa lho daftar Transjakarta gratis, apa pegawai BLUD sesejahtera melebihi PNS sampai kemana mana gak bisa...tolong diperhatikan lagi pak Pegawai jangan terpukau dengan status pegawai tetap tapi tidak bisa pendataan Non ASN dan tidak bisa daftar KPJ dan Transjakarta gratis.
Pihak Dukcapil yg menonaktifkan tanpa adanya survey. Padahal kitya selalu ada di rumah khususnya orang tua. Tidak pernah kosong. Atas dasar apa langsung nonaktifkan??? PENGUSIRAN???? KITA MAU SEMUA YG TANPA DASAR, TIDAK ADA SURVEY DIKEMBALIKAN KE SEMULA DIAKTIFKAN KEMBALI
Study Kelayakan sdh dilakukankah? Target SDG's seharusnya mempertimbangkan area padat penduduk, sementara RDF dibangun di lahan berdekatan area padat penduduk dan rawan kemacetan. Proyek SDGs seharusnya layak dan aman buat warga sekitar bukan sebaliknya.
Baiknya "pabrik sampah" Sebesar itu untuk lokasi mestinya tidak didekat area padat penduduk..rorotan juga relarif banyak penduduknya..oleh krsena itu relatif lbh banyak mudorotnya bagi penduduk sekitar lokasi pabrik tsb .... Bakinya lokasinya di sebuah pulau khusus.. Jkt kan banyak pulau kecil tuh atau bisa juga pulau buatan.. Secara anggaran juga relatif lbh murah dan pastinya menimbulkan potensi risiko dan dampak² negatif yg berpotensi diderita penduduk baik penduduk/warga setempat maupun warga sepanjamg rute mobilisasi sampah, kulitas udara, air, dan lalulintas pasti mengalami penurunan, belum lg potensi pertumbuhan ekonomi yg wilayahnya ada pabrik sampah tsb kedepannya dapat dipastikan relatif tidak tumbuh bahkan bisa jd malah turun..
Mau ngelamar nya kemana ya pak, kebetulan orang asli rorotan
Pak bagaimana itu nasibnya pegawai BLUD Pemprov DKI kok gak bisa pendataan Non ASN di BKD malah disamain statusnya sama PJLP (Housekeeping dan Satpam), tapi ini lebih parah lho, pegawai BLUD Pemprov DKI mau urus KPJ (Kartu Pekerja Jakarta) saja gak bisa lho dengan alasan pegawai BLUD Pemprov DKI Jakarta, mau daftar Transjakarta Gratis Bank DKI saja tidak bisa karena terhalang status Kartap BLUD Pemprov DKI Jakarta, tapi PJLP saja bisa lho daftar Transjakarta gratis, apa pegawai BLUD sesejahtera melebihi PNS sampai kemana mana gak bisa...tolong diperhatikan lagi pak Pegawai jangan terpukau dengan status pegawai tetap tapi tidak bisa pendataan Non ASN dan tidak bisa daftar KPJ dan Transjakarta gratis.
Membuka lowongan pekerjaan g pak?
Pihak Dukcapil yg menonaktifkan tanpa adanya survey. Padahal kitya selalu ada di rumah khususnya orang tua. Tidak pernah kosong. Atas dasar apa langsung nonaktifkan??? PENGUSIRAN???? KITA MAU SEMUA YG TANPA DASAR, TIDAK ADA SURVEY DIKEMBALIKAN KE SEMULA DIAKTIFKAN KEMBALI
Ke anis