KAJIAN TITIK-TEMU SERI #50 | Yudi Latif

Term of Referency
Kajian TITIK TEMU ke-50
Pasal 31 UUD 1945: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Bagi Ki Hadjar Dewantara, penggagas pasal itu, pendidikan merupakan wahana pembangunan bangsa yang maju, bermartabat, sejahtera, dan merdeka lahir-batin. Untuk itu, pendidikan harus menumbuhkan jiwa merdeka dengan sifat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dapat mengatur diri sendiri.
Masalahnya, membangun manusia itu tak semudah membangun infrastruktur fisik. Ia memerlukan pemahaman (disiplin berpikir) yang lebih dalam, pilihan kebijakan yang lebih tepat, eksekusi program yang lebih kreatif-inovatif, serta pelaksanaan program prioritas secara berkesinambungan.
Harus diakui, 74 tahun Indonesia merdeka, pembangunan manusia Indonesia merupakan dimensi pembangunan yang amat terbelakang. Padahal, dalam falsafah iringan kereta berkuda, tingkat kecepatan kuda berlari tidak ditentukan oleh kuda yang larinya paling kencang, melainkan oleh kuda yang larinya paling lambat. Sekencang apapun pembangunan sektor lain kita pacu, laju pembangunan secara keseluruhan akan bergerak lambat karena keterbelakangan pembangunan manusia.
Ukuran-ukuran untuk menakar kualitas pembangunan manusia meliputi banyak dimensi, malampaui aspek-aspek yang berkatan dengan (persiapan) ketenagakerjaan. Dalam indikator makro, United Nation Development Program (UNDP) menakar pembangunan manusia melalui Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia/IPM), yang meliputi indikator kesehatan (harapan hidup), pendidikan (lama sekolah bagi orang dewasa umur 25 tahun serta harapan bersekolah bagi anak-anak usia sekolah), dan pendapatan nasional bruto per kapita. Terhadap HDI, ada juga yang menambahkan indeks yang berkaitan dengan jaminan sosial dan kesehatan.
Selain itu, taraf pembangunan manusia juga bisa dilihat dari ukuran-ukuran yang berkaitan dengan tingkat keinovasian dan usaha memajukan sumber daya (perekonomian) berbasis pengetahuan. Ukuran yang dipakai biasanya menggunakan Knowledge Economy Index (KEI) dan Knowledge Index (KI); Innovation Index (II), serta indeks Economy Incentive Regime (EIR), dan Information and Communication Technology (ICT).
Di atas itu semua, pembangunan manusia harus berjejak pada ukuran-ukuran yang berkaitan dengan indeks modal sosial-budaya. Yakni, modal jaringan-jaringan konektivitas dan inklusivitas sosial yang menguatkan kohesi sosial, yang menjadi tumpuan rasa saling percaya (mutual trust). Seperti diingatkan oleh Jared Diamond (2019), penerimaan yang luas atas kesamaan identitas nasional merupakan prakondisi yang diperlukan bagi pembangunan di bidang apapun.
Oleh karena itu, perhatian terhadap variabel budaya dan karakter kewargaan sangat penting dalam kerangka pembangunan manusia. Ukurannya bisa menggunakan Global Social Tolerance Index, dengan menilai tingkat pengakuan dan penerimaan terhadap yang berbeda, kesediaan menerima kesetaraan hak, serta pengendalian diri dari sikap intoleran secara terbuka dalam isu gender, minoritas, dan agama. Untuk melengkapinya, bisa ditambahkan Indeks Demokrasi.

[@firmanyamonahazega9026]

Mendengarkan Pak Yudi Latif selalu mencerahkan pikiran.

[@khairudinabdul5238]

Bismillah, Pancasila adalah Dasar Negara, untuk membangun bangsa di Nusantara pada abad ke-15 M telah disepakati BK5 dengan semboyan "Demi Kasih Sayang". Jangan disamakan dasar Manusia dgn Hewan dikhawatirkan keluar dari syariat. Ketahuilah bahwa Negara dan Bangsa berbeda jenis serta waktu kelahirannya, oleh karena itu kajilah Dasar Berbangsa BK5 sebagai pedoman Karakter Bangsa. Salam Kebangsaan BK5.

[@mredzwanharitage5120]

Lumayan menambah pengetahuan

[@asepnaasa9529]

Love is not everything, but without love everything is nothing.
Cinta itu bukan segala-galanya. Tetapi Tanpa cinta segala-galanya menjadi tdk berarti.
Begitu ya pak Yudi Latif ?

[@nurmadinahtaraju]

Kang yudi ulul albab

[@Denonbolang]

mantaff nih om gw kalo udh bicara di forum diskusi slm buat ank2 drumah om binar n bening