Layanan Audiensi (Penerimaan Delegasi) MPR RI

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik MPR RI, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta untuk dapat mendukung Visi MPR menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, membutuhkan tindakan nyata yang harus direalisasikan.
Salah satu cara mengimplementasikannya adalah dengan melakukan tugas-tugas kehumasan yang dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR (selanjutnya disebut Humas MPR) agar MPR menjadi lebih lekat dengan rakyat dengan menyelenggarakan Layanan Audiensi (Penerimaan Delegasi) di lingkungan MPR RI.