BREAKING NEWS - RDPU PANJA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI DENGAN MANTAN MENTERI PENDIDIKAN
Vložit
- čas přidán 11. 09. 2024
- Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Tokoh Masyarakat yang pernah mendapatkan tugas sebagai Menteri Pendidikan:
1. Prof. Dr. Bambang Sudibyo,MBA.
2. Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh,D.E.A.
3. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.
4. Prof. Dr. Muhadjir Effedy, M.AP
5. Prof. Dr. Muhammad Nasir, Ak, M. Si., Ph.D
Agenda:
1. Pandangan terhadap arah kebijakan pendidikan nasionalsaat ini dan ke depan.
2. Pandangan dan gagasan reformulasi anggaran fungsi pendidikan (alokasi sebarannya ke K/L), Selasa, 2 Juli 2024. #Komisi10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBSCRIBE, LIKE, FOLLOW AND SHARE MEDIA SOSIAL DPR RI
CZcams Channel:
/ dprriofficial
Twitter:
/ dpr_ri
Facebook Fan Page:
www.facebook.c....
Instagram:
/ dpr_ri
TV Parlemen:
www.dpr.go.id/s....
Radio Parlemen:
www.dpr.go.id/s....
Homepage :
www.dpr.go.id/
DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat antara lain melalui Media Sosial DPR RI. Sekarang, cukup mengakses Akun Resmi Media Sosial DPR RI, kita sudah bisa melihat berbagai kegiatan DPR RI.
#KenalDPR
#edupolDPR
#ParipurnaDPR
#DPRRI
#FungsiLegislasi
#FungsiPengawasan
#FungsiAnggaran
#KunkerDPR
#MilenialDPR
Senang sekali melihat para mantan menteri pendidikan dalam satu forum. Semoga selalu sehat bapak-bapak
Sy mengikuti paparan dari 3 mantan menteri, kebetulan era sy jadi Kadisdik. Rasanya sungguh prihatin kondisi pendidikan saat ini.
Mengapa biaya kuliah relatif mahal? Karena perguruan tinggi perlu biaya besar untuk operasional penyelenggaraan kampus, terutama untuk pembelajaran, riset, publikasi, pengabdian masyarakat, dan honorarium dosen dan tendik non PNS, renumerasi dosen, dan tunjangan jabatan pejabat struktural. Termasuk untuk pembangunan dan pemeliharaan semua sarana prasarana kampus. Tidak semua kebutuhan anggaran disediakan oleh pemerintah, maka mau tidak mau perguruan tinggi menerima dana dari masyarakat melalui penetapan UKT dan dana pembangunan, serta dari sumber lain yg dapat dipertanggungjawabkan seperti dari berbagai unit bisnis yg dikembangkan. Sejauh ini, agar dosen hidup sejahtera dan tidak terbebani dengan urusan penghidupannya, belum terpikirkan oleh pemerintah. Tiap kampus berupaya memenuhi itu semua.
Mohon Bapak/Ibu DPR KOMISI X memperhatikan program PPG dalam Jabatan kenapa ditunda 4-5 bulan. Hanya karena aplikasi Program PMM pendidikan untuk guru ditunda berbulan bulan. Selama ini sistem yang dirancang (PPG DALAM JABATAN) sudah sangat luar biasa untuk mencetak guru menjadi guru profesional... mohon kasus ini ditanyakan langsung kepada kemendikburistek bahwa program ini membuat asn yang belum sertifikasi menjadi dalam mengembangkan diri [PROGRAM PPG DALAM JABATAN) Terdriskriminasi diakibatkan aplikasi PMM.
Desa sedikit sekali yg alokasikan dana desa untuk pendidikan sesuai kewenangan desa seperti untuk pembiayaan pendidikan masyarakat melalui PAUD, Perpustakaan Desa, dan TBM, serta program pemberdayaan masyarakat berbasis belajar. Padahal dalam dana desa dititipkan sebagian anggaran pendidikan.
39:36 Muhammad Nuch 👍👍👍👍👍
❤
Maklum Menterinya saat ini bukan profesional pada bidangnya, jaman thn 69/70-an aja SPP disesuaikan dgn Kemampuan Ortu, belum lagi bila dibandingkan dgn Arab Saudi, disana Mhsw S1 malah diberi Allowance, lalu Mhsw Asing S2 diberi Tiket PP pulang ke Negaranya 2x setahun, repot kalau Pendidikan ditangani oleh Pebisnis, gak ada nilai2 Amal-nya, lupa atau tidak paham ttg Konstitusi dalam ber-Negara, yaitu a.l Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.
Maaf. Kita beda pendapat. Biaya kuliah di Fakultas Kedokteran sangat mahal. Sedangkan yang butuh dokter adalah pemerintah dan masyarakat BUKAN ortu calon dokter. Yang butuh dokter adlh masyarakat dan pemerintah tapi yg dibebankan biaya kuliah pendidikan calon dokter adlh ortu. Apakah ini ADIL?. Seharusnya semua biaya pendidikan itu GRATIS karena salah satu tujuan negara adlh mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya pemerintah berkewajiban MENGGRATISKAN semua biaya pendidikan. Semua orang miskin juga berhak mendapatkan pendidikan di Fakultas Kedokteran tapi mereka TIDAK mampu membiayainya. Makanya pemerintah wajib menggratis semua biaya pendidikan mereka. Jika pemerintah TIDAK menggratis semua biaya pendidikan berarti pemerintah dan komisi X DPR RI telah melanggar KONSTITUSI..
Kapasitasnya menteri??? Wow