Bongkar cara pengusaha gak bayar pajak! Gimana pajak crypto, saham dll?
Vložit
- čas přidán 2. 03. 2023
- Link Google Sheets untuk cari mana skema paling cuan. Orang pribadi pekerjaan bebas? PT? CV? Ini tidak editable, silahkan di COPY agar bisa otak atik sendiri: docs.google.com/spreadsheets/...
Follow IG orang di belakang The Overpost:
/ leonhartono
Email: theoverpost@gmail.com
Gw lagi nyari host buat kembangin channel The Overpost. Tertarik? Bisa cek disini:
forms.gle/kSAsWSYG5oUcTiJ96
Punya masukan untuk konten? Rp 100K kalo gw pake konten lo:
forms.gle/hEkCuUq6mCmJfRqw9
Punya masukan supaya The Overpost bisa terus tingkatkan kualitas video-videonya?
forms.gle/JruSNPaQ1VZrWcMo7
Punya kantor untuk disewakan/mau sewa? klik www.sewakantorcbd.com/
Furniture & interior powered by:
/ monoliving.id
The Overpost's mempunyai misi "to elevate Indonesia's financial literacy". Kita berharap untuk sharing semua mengenai uang - dari ekonomi, bisnis, keuangan pribadi dan investasi - dengan format yang ringkas dan mudah dipahami.
Bagaimana kalo sistem pajak dibuatkan sistem aplikasi, sehingga orang awam juga gak kesulitan membayar pajak atau kena cost yang tinggi untuk bayar konsultan atau akuntan. Segampang membayar tagihan listrik atau pln. Jd tinggal bayar gitu. Contohnya sistem aplikasi penjualan dan komputer disiapkan dari pemerintah dan struk serta nota juga dari pemerintah pada pelaku bisnis yg mau ditarik pajaknya.
Saya doakan pak Leon dan narsum diberi kesehatan dan kesuksesan krn telah mencerahkan masyarakat Indonesia di bidang finance
Tolong para teman teman pengusaha sekalian beri tahu kami cara untuk tidak bayar pajak, seperti Donald trump yg bangga berhasil menghindari pajak.
Bukannya saya tidak cinta NKRI karena tidak bayar pajak ya.. Para SJW🙏
TAPI ALANGKAH BAIKNYA UANG YG SEHARUSNYA UNTUK DI BAYARKAN PAJAK, DI KASIHKAN BAGI KARYAWAN DAN KELUARGA MEREKA DI RUMAH, SEKALIGUS DI PUTAR KEMBALI DAN MEMBUKA USAHA BARU UNTUK MENYERAP TENAGA KERJA BARU, SEHINGGA TIDAK ADA LAGI SYARAT LOKER2 YG BERTELE TELE SEPERTI HARUS GOODLOOKING, MAMPU BEKERJA DI BAWAH TEKANAN, DAN MAX UMUR 24TH DAN HARUS PEREMPUAN BERPENGALAMAN LEBIH DARI 2 TAHUN
dari pada untuk memperkaya oligarki PAJAK dan pamer pamer harta, sehingga banyak masyarakat putus asa sudah lama bekerja, setiap gajian di Potong pajak dan BPJS, nabung lama Properti gk kebeli, setiap belanja di Potong PPN pajak, nabung investasi saham/reksadana dipotong pajak dkk.. 😭
Sedih saya lihat kondisi masyarakat Indonesia ini
Bu mentri ini sebenarnya banyak kasus lohh...
Coba para NETIZEN, SJW TWITTER, RAKYAT, HACKER DKK
COBA CARI KASUS HITAMNYA BU MENTRI SRI MULYANI 💪💪👍
✅ Beliau ini berlindung di balik Prestasi dan pencitraan. 🤔
Sama seperti bisnis hitam yg berlindung di balik FLEXING harta supaya dapat hati para investor dan pengusaha.
Inget kasus ana delfi dan yang lainnya, ini bu mentri sama persis loh
@@yuukii9117 termasuk pencairan 6,7t utk bank century ya yg gk jelas kemn duitnya dan uang nsabah jg gk kembali.
syarat good looking, mampu bekerja bawah tekanan dan harus ada pengalaman itu sepertinya bukan krn pajak... mau ada pajak apa ga tetep aja syarat pasti gitu untuk lbh kompetitif dr saingan yg ujung akhirnya buat gedein kantong pemilik. ga perlu byr pajak pun klo pemilik ga ada niat buat memakmurkan karyawan ya ga akan kejadian. coba aja lihat brp byk pengusaha pinggir jalan, kaki lima yg profitnya gede, punya byk cabang, tp karyawan tetep aja dikasih minim ato mentok umr.
i know that feel bro.
i just pray it for a better future life...
Pekerjaan bebas yg dikecualikan/ tidak bisa pakai PPh Final 0,5 persen menurut PP nomor 5 tahun 2022 :
1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penedemah;
6. Agen iklan;
7. Pengawas atau pengelola proyek;
8. Perantara;
9. Petugas penjaja barang dagangan;
10. Agen asuransi; dan
11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
Sementara "pekerjaan bebas lainnya" yg tidak termasuk di atas masih dapat menggunakan PPh final 0,5% 😉
wah ada yg perlu dikoreksi nih. denda PPh sekarang nggak maks 24%, tapi tergantung nilai suku bunga BI sejak ada omnibuslaw.
cukup menyuarakan pertanyaan2 yg ada otak gw, makasih udah buat video ini
thanks bro for the great content,,
gue merasa bny belajar stlh nonton overpost 😀
tarif progressif itu tidak adil.. yang adil itu satu rate saja
Tambahan 2 SKS tentang pajak, menarik kontennya serasa lagi ikut elearning :)
gw usul. baiknya semua kenakan pph final. terserah 2% kek 3% kek. atw berapa. itu bakal membuat pendapatan pajak nasional naik jauh bgt. karena efisiensi pemasukan pajak jadi tinggi
itulah gunanya konsultan pajak, buat ngemplang pajak secara halus. notabene sri mulyani secara regulasi menyiapkan celah hukum dengan cara "nego pengurangan pajak"
Ya fair juga karena bikin aturan ada loophole nya.
Tapi kan pemerintah juga ga terus2an bego kan, dia pasti akan berupaya utk nutup loophole nya sedemikian rupa tapi juga tidak menghambat ekonomi.
Intinya ya garis tengahnya akan diambil lah. Tentu saja ada unsur politis juga, haluan ekonomi parpol pemenang pemilu presiden lagi di sisi apa??😅
Jadi banyak sekali insentif yang bisa dimunculkan dan atau diarahkan sedemikian supaya pas dengan rencana kerja pembangunannya pemerintah yang tengah berkuasa.😅
7:22 kayaknya menurut saya Capital Gain dicatatkan setelah hasil investasi ada di akun bank kita dalam bentuk rupiah akan sah, logikanya seperti pengakuan penjualan secara kredit dalam perusahaan
segalanya di RI seharusnya pph final aja biar mengurangi kolusi dan celah korupsi
Izin kritik dan saran bro.
Elu ngomongnya cepet banget kalau mau bikin statement atau membuat pertanyaan. Saran gua coba temponya lebih di control lagi, tujuannya biar temen" yang awam punya waktu untuk memproses informasi yang elu keluarin.
saranku sih kalau investasi crypto / saham US, pajaknya integrate langsung di aplikasinya aja biar investor gapusing.
Nah ini yang gua cari biar ga pusing double double, moga tar dibuatin sama mitra nya
Salah satu korupsi terbesar di Indonesia adalah di pajak. 😢
pajak, bea cukai (anak buah sri mulyani)
lalu imigrasi, tni, polri
Pajak itu seperti bayar sewa fasilitas yang dibikin negara seperti fasum, banking, toll dll. Kalau invest di luar negeri maka tidak ada menggunakan fasilitas² dalam negeri tadi, harusnya gak kena pajak. Kalau kena juga? serakah namanya, fasilitas punya negara orang pas profit minta bagian.
Mungkin negara bisa berkilah, kalau fasilitas internet untuk aplikasi itu gue blokir.. cemana lu? Ya meskipum bisa palai vpn sih.. hahahhaa
Gak sepakat pajak disebut sebagai sewa fasilitas negara, karena kita menggunakan fasilitas tersebut sebagian besarnya tetap dikenai biaya tidak semerta-merta gratis
pajak itu biaya sewa hidup di sebuah negara.
Kalau selama setahun berada di indo kurang dari 6 bulan dan ga punya penghasilan dari indonesia, maka ga bayar pajak penghasilan ke indonesia karna dianggap sebagai wajib pajak luar negri.
Klo saham luar mungkin bisa kena pajak juga.
thanks ilmu nya bang 😄
daging semua ni 😍😍
Makasi banyak kontenya sangat bermanfaat
Membayar pajak bila dilakukan dengan benar oleh kedua belah pihak pemerintah & masyarakat seharusnya adalah kewajiban kita membangun negara..
👍👍👍
Pajak itu sulit karena bermain dengan mains rea/niat dari wajib pajak itu ,,krn emang gak ada yg mau bayar pajak ,, maka itu KONSULTAN PAJAK mahal2 krn harus membuktikan niat wajib pajak ke pemeriksa pajak apakah itu memang niat buruk ngeplang pajak atau memang keadaan yang tdk memungkinkan terhutang pajak
bahas kekejaman ppn naik 11% dan finalnya akan jadi 12%
Cash is the king. Baru paham artinya utk segala aspek
Kebanyakan nyimpen cash jg jelek, ada inflasi
@@nobody-bz1vw itu memang kelemahannya, dibalik cash yg sulit ke traced. Mksd saya literally cash keras yah. Itu klo mau akal2an dr pajak seh
@@jojo10214 org di pasar dan pinggir jalan biasanya. mereka belanja itu pakai cash jd tidak terdeteksi lalu mereka jualan jg di palingan nota kertas, jd pajak jg ga bs mantau. ada kenalan yg sudah punya bbrp M dan jualannya pinggir jalan aja.
Volume full kebesaran... Turunkan 2 bar malah gak kdgrn ngmg apa.. Ad yg samaan? 😅
DJP sendiri bingung, tiap individu DJP punya pendapat sendiri sendiri😮
mantap euy
Dari beberapa sumber
Saham Amerika, pajaknya dari portfolio bukan dari Individual stock
Misalkan Saham A cuan 100jt
Misalkan Saham B Rugi 50jt
Jadi bayar pajak dari 50jt.
Namun kalau belum dijual ga kena pajak
Jadi kalau belum dijual, misalnya long investmen, tetap dicatat di SPT juga tiap tahun?
@@GenesiusIndrawan gak dicatat, yg dicatat khusus keuntungan Dari jual beli sahamnya. Jadi klau tidak melakukan aktifitas jual beli Maka gak ada pajak.
keren2
Lek leon, bahas pt charoen pokphand indonesia (CPIN)
Leon berani bener 😂😂
Ko tolong bahas step by step IPO Perusahaan, biar kami para pengusaha punya goal 😁🙏
@@moh6410 Haha ya kan kali ada tips n trick...
❤ SEMUA TRANSAKSI = BESAR ATAU KECIL = HARUS PIKUL PAJEK NEGARA 😂 DI GROP KAN DI WILAYAH2 SETEMPAT = JADI NEGARA KUWAT = RAKYAT PUN SEHAT 😂 TAPI HARUS TETAP KB= KARENA = MENGHIDUPI = ISTRI DAN ANAK ITU JUGA TANGGUNG JAWAB 😂 BILA TIDAK !!! CETAK SAMPAH SAYARAKAT = JADI BEBAN NEGARA DAN SOSIAL EKONOMI SETEMPAT 😅😢😂❤
Menurut gw Ini mah bukan konsultasi penghematan pajak jatohnya.. Lebih ke humas pajak sosialisasi 🗿😂
Bayar pajak, tapi uang hasil dari pajak itunya kemana? Digunain sesuai apa gak 😂
I like this video. but i got trust issue after Rafael sons of DJP ex-employee flex thing.
My Trust never same again... ever...
Ppn ngitung nggak langsung tembak 11 % ppn itu ada ppn masukan dan keluaran
Pengemis harus di pajakin penghasilan lebih 10 juta 😮😮😮
😮😮😮
Narasumber nya harusnya si Ravael
Kungfu pajak :
*untuk PT atau CV yang PKP
Saat ini dengan UU cipta kerja bisa bagi deviden tanpa kena pph deviden 10%, tapi syaratnya diinvestasikan di Indonesia 3 thn.
Kungfu nya adalah, bagi aja devidennya ke pemegang saham.
Lalu bisa diinvestasikan di obligasi /SbN Indonesia. (Yield nya lebih menarik drpd back to back deposito)
Bila perusahaan butuh likuiditas untuk kegiatan perusahaan, obligasi yang tadi dibeli itu bisa dijaminkan (seperti back to back), agar keluar kredit (pinjaman) dari sisi perusahaan.
Pinjaman tersebut bisa dijadikan deductable expense.
Sebenernya ada banyak tax planning yg bisa dilakukan.. selama tidak melanggar aturan.
Share lagi dong jurus2 maut nya 😁
Wahhhhhh….. Thanks banget insightnya…
Apakah ada source untuk bisa belajar “kungfu pajak” ini?
Kebetulan saya posisi sedang merintis usaha
Jozzz
Pembayar pajak harus patuh, pengelolah pajak …
Pajak UKM 0.5% itu jadi lubang besar tipu2 perpajakan. Banyak sekali yg kasat mata omset >10 milyar juga pake jurus2 ini
Betul pak, sdh lumrah itu. Nominal pajak yg dibayarkn antara tarif 0.5, progresif atau badan, tetap 0.5 yg paling 'murah' dan ga ribet pelaporannya.
❤ INDONESIA 10 TH.LAHI = PENDUDUK JADI 300 JUTA JIWA = SEMUA PERLU MAKAN MINUM DLL = PEMERINTAH HARUS = SEDIAKAN = FASOS DAN FASUM = SUPAYA = TIDAK TERCECER DAN JADI PRIBLIM NEGARA 😅😢😂❤
GK usah pajak. Klo pun bayar, curangi aja. Pajak Klian dipake u menambah kaya pejabat dan ASN di RI. Krena koruptor di RI ini dipelihara dan dilindungi di RI. Hidup koruptor. Korup sebanyak2nya. Nanti klo ketangkap, suap hakim aja. Paling penjara 5thun TPI hasil korup bisa u hdup 7turunan. Hidup bravo koruptor. Klian koruptor adalah pahlawan RI yang akan selalu dilindungi negara
LAPORKAN DAN INTEL = HARUS JALAN DAN TERTIPKAN = KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BER= NEGARA 😅😢😂❤
KEJAHATAN TEMBAK DI TEMPAT DAN KOROPTOR = BERAT TEMBAK JUGA 😅😢😂
Yang ditunggu2 pajak crypto malah justru di skip 😢
70
Seingat saya Pajak UMKM 0.5% itu ada batas waktunya 3 thn atau 7 thn gitu. mungkin perlu di tambahkan informasinya.
Betul 3 thn utk badan hukum, 7 thn utk orang pribadi
@@jojo10214 setelah 7 tahun aturannya gmn ya ? org tua saya sudah terhitung 5tahunan dan mereka tidak ada pencatatan yg baik. bingung jg ketentuan nanti setelah 7 thn gmn
@@apasela klo tdk salah, 7 thn setelah WP memiliki NPWP, cmiiw. Tp prakteknya bnyak yg sdh belasan tahun tetap pakai 0,5.
@@jojo10214 setelah 7thn nanti naik jd 1% gitu? Skrg jual brg aja ada bbrp yg margin kotornya 1-2% akibat digempur pemodal besar >.< kalau ga salah sekitar 6 thn lalu ya mulai diberlakukan batas 7thn
Terkait sewa property pph final 10 %... apabila pendapatan dari sewa lebih dari 4.8 M... WP PRIBADI bisa menjadi pkp tidak?
Belum tentu, lihat usaha utamanya. Klo memang usaha utamanya persewaan ruko, dan lewat 4,8m, mesti PKP. Kuncinya ad di penjelasan pasal 4 ayat 1 UU PPN, cuma usaha utama aj yg dipunggut PPN
@@melaleucaoil7537terimakasih
gimana cara hitung pajak bagi orang yang baru lulus pendidikan, diktp masih tertulis pelajar. lalu buka usaha toko di pasar misalnya, katakan pendapatan kotor perhari 2-4 jt. itu pajaknya bagaimana? adakah konsekuensi nantinya kalau tidak mengurus pajak
setau saya dibawah 500jt setahun tidak kena pajak, kalo terhitung UMKM.
@@rahardianraka2952 kalau perputaran uang anggap setahun bisa 700 lebih, dan pendapatan orang pertahun sampai 80 juta, itu hitungannya pakai pajak pribadi? eh ada tapi nya, usaha tersebut merupakan usaha keluarga dijalanin 2 orang, A pemilik B saudara, hitungan gampangnya penghasilan tinggal dibagi 2 jadi masing-masing 40 juta, berarti bebas pajak dong ya (sesuai judul bongkar pengusaha gak bayar pajak)
@@wznuwu7282 A pemilik, B saudara. B ini statusnya apa? karyawan? dan pembelian serta penerimaan hasil penjualannya ke mana? kalau pembelian tercatat semua atas nama A dan hasil penjualan masuk ke rekening A semua jg maka bs jd nanti ya si A akan bermasalah krn dianggap 700jt setahun dia sendiri. gmn mau membuktikan bahwa modal milik 2 orang dan hasil 2 org? kalau sudah penyidikan itu kita mesti punya bukti2 untuk membela diri. apalg pembelian stock menggunakan ktp / npwp si A berarti dianggap semua itu punya si A. di SPT tahunan kan juga karena ini usaha pribadi bukan badan usaha kan perlu dimasukkan nilai stock barang kita ke dalam aset. kalau tidak dimasukkan ke aset dan terselidik nambah lg perkara ada harta tidak terlapor
Kalau mau ya dipisah si A jualan produk misal mie teh kopi, si B bagian telur tepung gula. modal terpisah pencatatan terpisah, menerima hasilnya pun dipisah kalau bisa. jd ibaratnya si A pemilik tempat, si B sodaranya ini numpang jualan di tempat dia jg. tp pembagian hasil tentu jd ga bs rata lg
@@apasela ini kan masih toko tradisional, jual beli barang cuman pakek nota yang kalau udah gak kepake ya dibuang. yang jadi pertanyaannya gimana orang pajak bisa tahu perputaran uang suatu usaha, kalau diri sendiri gak lapor langsung. khususnya usaha yang dijalanin oleh orang tua dulu, yang menganggap sayang uangnya buat bayar pajak, dan sengaja gak buat npwp, karena emang kebetulan gak kepantau orang pajak, dan dulu usaha juga masih relatif kecil
dan yang terbaru ini karena ada keluarga yang butuh dana, terpaksa ngajuin kur dengan jaminan usaha, mau gak mau dibuatin npwp dari bank, dah dapet kartu tapi kata saudara yang lebih paham (punya usaha juga) suruh simpen aja, sampai sekarang ya udah gak ku apa-apain
pingin juga taat pajak, tapi dipikir-pikir kalau perhitungannya dari omset, sebenernya pendapatan bulanan ya gak banyak, karena harus dibagi ama saudara yang ikut bantu juga
@@wznuwu7282 ada 2 hal sih. 1. Menargetkan penghasilan dgn mendapatkan data dr supplier yg menggunakan ktp dan npwp 2. Dr aset2 dipunya seperti beli kendaraan dan rmh baru.
Penghasilan ini menerka saja misalkan dilihat pembelian brg ada 1M, bergantung bidang kdg dianggap kita untung 20% walau kenyataan lapangan cuma 5%. Lalu membeli kendaraan dan property, ini biasa cepat terpantaunya.
Kalau punya aset lumayan seperti tabungan di bank, investasi2 itu jg bs bahan pertimbangan.
Jd ga cuma penghasilan tp jg kekayaan tidak dilaporkan di SPT akan didenda.
Tmn2 pengusaha byk jg yg terkenal keduanya. Data aset sdh dipegang pajak, penghasilan dicurigai. Dikasih surat cinta. Kalau melawan dgn blg untung tipis dll maka penyidikan dan kunjungan
Tiap daerah djp nya bingung kalo aku kasih pertanyaan seputar pajak crypto 😢 jawabannya beda beda 😂
Judi online kenapa gk di pajakin
Koh kalo ngomongin pajak sama orang pajaknya aja koh...
bisa minta ig atau kontak Ibunya
Hukum mati buat pejabat koruptor pajak, baru rakyat patuh
KB ITU SALAH SATU = INTRUMEN = ILMU TATA NEGARA 😅😢😂❤
keresahan gw sama kayak si bapak narasumber.. hahahaha
Sekarang udah ada GAAR (General Anti Avoidance Rule), meski lu pecah2 biar di bawah Rp4,8 M tetap bakal kena.
Ambang batas PKP juga bakal turun bro.
Mending fokus bisnis
sistemnya gmn itu om? kalau kenalan2 saya yg pengusaha biasanya mereka buat CV dan PT. jd yg nominal gede dibeli dan dijual oleh PT dan ada faktur pajak. PT ini menjual ke CV dengan harga cukup terjangkau seperti pembelian grosir lalu CV mereka ini menjual dengan ambil untung tipis. malah ada yg 3 lapis dia ada PT CV dan toko biasa. lokasinya dia pecahin toko, rumah dan gudang. saya diceritain pun mumet dengernya
Klo dividen saham kena pajak ga? Brpa persen kalo kena?
Kena 10% utk orang pribadi. Tapi bisa bebas pajak kalau di reinvestasi. Laporannya ada di menu DJP Online
@@obetrc reinvestasi tuh artinya klo dibeliin ke saham lagi terhitung reinvestasi nggak?
Sebelumnnya saya mau declare dulu ttg pajak, boleh jadi dlm menyikapi ttg pajak berbeda.
Saya bukan pegawai pajak, saya adalah investor di BEI.
Apa yg saya tulis ini adalah apa yg saya lakukan.
Pada tahun 2021 keluar peraturan baru ttg pajak dividen atas saham yg diperdagangkan di BEI.
Dividen yg kita terima belum dipotong pajak.
Pajak dividen saham, tarifnya 10% dan bersifat final.
Ada 2 pilihan, yg pertama pajak nya bisa kita bayar, untuk itu kita harus punya e-billing, baru kita bisa melakukan pembayaran.
Yg kedua tidak melakukan pembayaran pajak atas dividen saham yg kita terima, syaratnya harus direinvest dan membuat laporan, bisa dipelajari di djp-online.
Yg saya lakukan adalah pilihan pertama, mengapa ?
Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara, yg peruntukannya antara lain untuk membayar gaji ASN, TNI dan POLRI.
"Don't ask what your country do for you, but ask what can you do for your country"
Kalimat itu yg saya jadikan acuan, terkesan absurd dan heroik memang, tapi saya pengin berguna/bermanfaat meskipun hanya sekecil debu kontribusinya.
Saya tdk peduli, apakah uang hasil pajak mau dibelikan mobil Rubicon, MOGE, rumah mewah di Simprug, dsb. Biarlah mereka yg menyelewengkan akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Saya percaya sekali akan adanya kehidupan akhirat yg lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia yg fana ini.
KEMBALI KE LAPTOP.
Sebagai contoh, pada tahun 2022 mendapat dividen BBRI sebesar Rp.500.000,-
Pajaknya sebesar : 10% x Rp.500.000,- = Rp.50.000,- dan bersifat final.
Bagaimana cara membayar pajak dividen tsb. Kita harus punya e-billing.
Buka www.djp-online.
Kemudian login, dg cara : masukkan NPWP, kata sandi/password, angka keamanan/captcha, akan muncul halaman baru.
Tekan : Bayar. Selanjutnya, tekan ebilling. Muncul halaman baru, ada tertulis : Form Buat Kode Billing.
Untuk kotak jenis pajak, pilih : 411128-PPh final.
Untuk kotak jenis setoran, pilih : 419-Penghasilan dividen untuk OP DN.
Untuk kotak masa, pilih : bulan dimana dividen masuk ke RDN.
Untuk kotak tahun pajak, pilih : tahun dimana dividen masuk ke RDN, pada contoh ini, pilih tahun 2022.
Pada kotak jumlah setor, tulis 50.000, begitu kita tulis, dan tekan enter, otomatis pada kotak terbilang akan muncul sesuai dg jumlah nominal yg kita tulis.
Pada kotak uraian, tulis : PPh final dividen BBRI, sesuai dg dividen yg kita terima pada contoh ini.
Pada pojok kanan bawah, terdapat tulisan : Buat Kode Billing, TEKAN. Nanti akan muncul semacam formulir. Kemudian tekan : cetak. Formulir tsb otomatis akan ter-download.
Berdasarkan formulir yg terdownload tersebut dapat dilakukan pembayaran menggunakan nomor ebilling yg tertera.
Jika jumlah pajak dividen yg harus dibayar kurang dari Rp.10.000,- kita akan mengalami kendala jika membayar mll ATM, atau mobile bangking. Untuk itu, dapat mll Kantor Pos, atau ke Indomaret.
Satu dividen, kode billingnya satu.
Shg jika mendapat 10 dividen, kita akan mempunyai 10 kode billing.
Semoga bermanfaat.
@@rizaswulanggana3106 iya... Cuman harus di laporkan ke SPT
Kena
Bukannya pemerintah tinggal nyetak duit buat ngambil duit rakyat? Buat apa dipajak lagi?
Inflasi bang
Ntar kayak tahun 1965, hiperinflasi Bang.
Ntar kyk zimbabwe, beli nasgor sepiring butuh duit 100trilyun.
Pernyataan gw itu sarkasme.. dulu thn 1990 gw mkn 200 perak kenyang, skrng 2000 perak cuman nyium baunya doang.. pajak ngk dipajak udh dilahap duit kita klo kita simpen dlm bentuk rupiah..kenapa ngk skalian aja biar kayak rakyat perancis ngebabat raja luis..jadi sengsaranya ngk kelamaan..biar skalian rakyatnya sadar klo semuanya skema ponzi..
@@iskandarsyah9624 klo saran saya sih terima realita, tambah skill, pake waktu yg ada untuk mencari tambahan penghasilan drpd mikirin ruwet. ke negara mana jg ada inflasi dan pajak.
#StopBayarPajak
Niat amat jadi buzzer, salah channel kayaknya Bang. Disini kita cuma mau belajar Bang dan menambah ilmu, itu saja...
Saya berdoa supaya org2 DJP tidak nonton supaya mereka tidak semakin “pintar” Tolong stop bahas yang gini2 bro, kl mereka pintar kita semakin ribet dah
mereka udah ngerti juga gan. makanya kalo berkecimpung di dunia pajak, setahun bisa keluar 70 aturan baru (uu maaupun turunannya)
#LengserkanMenkeu
😂 emang lu bisa gantiin bg?
Masalahnya siapa yg layak gantiin?