Podcast JP Edisi HPI - "Aspirasi Perempuan Muda dalam Politik" bersama Yasmine A. Nuha

Hola, hola! Kembali bersama Podcast JP. Sebagai selebrasi Hari Perempuan Internasional 2023, Jurnal Perempuan dan Plan Indonesia bersama Australian Volunteers Program membuat podcast spesial ini. Yeay! Di episode perdana, kita akan membicarakan isu yang hangat dan juga penting, tapiiii dengan cara yang seru dan asyik. Isu apa tuh? Tentu saja, isu politik bagi perempuan muda dan anak perempuan! Bersama Yasmine A. Nuha, aktivis Indonesia yang sudah tidak perlu ditanyakan lagi kontribusinya. Yuk, simak podcast ini!

[@ekobudiono1431]

Greeting, 👌

[@iqraaruni]

Keren banget ❤️ bahasan seperti ini jarang dibuka buat khalayak.

[@nadasalsabila3573]

Keren banget! Sebagai perempuan aku juga suka takut untuk aktif berpolitik atau bahkan menyatakan pendapat. Soalnya sering disepelekan orang banyak. Kita butuh lebih banyak perempuan yg berani berpolitik! Untuk menginspirasi perempuan muda lainnya ❤️❤️❤️ terima kasih JP dan Plan

[@georgeriusbsakailoat1662]

Faktor lain bisa juga dilihat dari segi Budaya patriarki misalnya masyarakat adat mentawai menempatkan perempuan sebagai subordinasi, dimana peran dan posisi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. akibatnya perempuan banyak mengalami ketidakadilan dalam posisi mereka sebagai perempuan adat. perempuan mentawai tidak memiliki hak waris atas harta orang tua maupun suami. dalam kedudukannya sebagai perempuan tidak terlibat dalam forum-forum pengambilan keputusan baik diranah publik maupun kamunitas karena itu keputusan selalu hanya mengakomodir kepentingan laki-laki. sama juga dialami oleh anak dan disabilitas yang selalu dipandang sebagai kelompok yang tidak tahu dan tidak bisa berbuat apa-apa miris memang. Diskriminasi menyebebkan mereka lebih rawan/rentan terhadap kemiskinan dan kekerasan baik secara fisik, spikis, dan seksual dengan ketidaktahuan akan prosedur pengaduan, rasa malu serta ketakutan korban dan keluarga menjadi beberapa faktor penyebab kasus-kasus kekerasan terus bermunculan dan tidak ditangani dengan baik, denda adat sebagai hukuman bagi pelaku hanya bersifat materil dan hampir tidak ada mekanisme pemulihan trauma maupun perlindungan baik secara fisik maupun secara spikis bagi korban. Masih lemahnya payung hukum di kepulauan mentawai sehingga korban semakin memarginalkan mereka secara sosial, ekonomi, dan politik begitupun yang dialami oleh penyandang disabilitas infrastruktur dan kebijakan yang tidak ramah disabilitas sehingga tidak terlibat dalam forum perencanaan pembangunan dan kesulitan mengakses identitas legal kependudukan, layanan dasar, bantuan sosial, dan program pemerintah lainnya. ini perlu didorong untuk menjadi setara dengan cara memperkuat kapasitas maupun membuka ruang-ruang pelibatan mereka tujuannya agar masyarakat, pemerintahan dan pembangunan dimentawai bersifat inklusif.