Kemunduran Demokrasi di Balik Upaya Utak-atik UU MK
Vložit
- čas přidán 15. 05. 2024
- Pada Senin (13/5/2024) pemerintah dan DPR ternyata diam-diam menyepakati revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat guna disahkan menjadi undang-undang. Salah satu poin revisinya ialah mengatur ulang masa jabatan hakim MK.”
Pertanyaannya mengapa seolah di dalam senyap pemerintah dan DPR merevisi UU MK, benarkah di dalamnya mewakili kepentingan publik di dalamnya? Atau jangan-jangan ada kepentingan politis dibaliknya?
Sahabat Kompas bisa baca artikel lainnya di tautan berikut:
Bagaimana Revisi UU MK Dapat Melumpuhkan Mahkamah Konstitusi? - komp.as/3UJkQoI
#revisiuumk
#mahkamahkonstitusi
#undangundangmk
#politik
=====================================
Simak kumpulan video berita Harian Kompas: klik.kompas.id/videoberita
Info langganan harian Kompas & www.kompas.id:
komp.as/LihatBerita
Subscribe CZcams Harian Kompas: bit.ly/3bIgBY9
Ikuti media sosial Harian Kompas
Twitter: / hariankompas
Facebook: /
Instagram: / hariankompas
Baca juga berita lainnya di kompas.id:
1. Bagaimana Revisi UU MK Dapat Melumpuhkan Mahkamah Konstitusi? - komp.as/3K6ssgc
2. Revisi UU MK dan Pansel KPK Ancam Demokrasi - komp.as/3wE7Icr
Awas klu tambah parah gara2 uud. DPR harus bertanggung jawab. Krn anda tdk selamanya memjadi DPR.
Yg penting oke gas oke gas😂😂 ancurr jum
Pengangkangan Trias Politika oleh "TIRANI Politik"?!!!
Apa ini yang disebut demokrasi mahal,UU jumlah kementerian dirubah,UU kebebasan pers dirubah semua dirubah untuk menggampangkan pemerintahan yang akan datang
Yg memungkinkan revisi UU itu sendiri adalah demokrasi.....bagaimana mungkin malah menghambat demokrasi ?....justru itulah konsekwensi berdemokrasi....bebas...😂😂😂 .....
Yg utamanya pecat jg seluruh hakim2 mk yg ga beres ga becus terutama ketua mk harus dipecat..faham
Hancoorrr
Setuju ketiga hakim tersebut hrs segera diganti krn selalu berbeda pendapat dgn hakim mk lainnya
Ngk heran sama otoriter zaman soeharto bakalan balik lgi
Hakim MK harus minimal S3
syarat nya disiplin ilmu hukum indeks prestasi minimal 3.8 atau ip 4
Sudah pada tau rakyat gk bodoh rakyat udah tdak percaya dama pemerintah
revisi uu trus dibahas daripada bahas revisi uu lebih membahas uu hukuman mati untuk korup.