Bedah Editorial MI - Simpang Siur Pembatasan BBM Subsidi
Vložit
- čas přidán 11. 07. 2024
- SALAH satu fungsi dan tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. Termasuk dalam pelayanan itu ialah memberikan informasi yang benar dan akurat terkait kebijakan yang akan dibuat atau dijalankan. Dengan begitu, publik atau masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari kebijakan yang akan diterapkan, apalagi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak.
Sayangnya, di negeri ini, pemerintah kadang membuat rencana kebijakan sepihak dan terkesan asal-asalan, tanpa melibatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Contohnya soal rencana kebijakan terkait Tabungan Permahan Rakyat (Tapera) yang belum lama ini mengundang polemik lantaran tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Belum lagi isu ini reda, muncul soal rencana pembatasan atau pengetatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam waktu dekat. Namun anehnya, antarpejabat satu dengan lainnya mengeluarkan pernyataan yang berbeda terkait rencana tersebut. Belum juga matang, rencana itu sudah buru-buru dikumandangkan.
Menurut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah akan mulai membatasi pembelian BBM saat HUT ke-79 RI atau 17 Agustus 2024. Sementara itu Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang hal itu belum disetujui Presiden Jokowi dan masih perlu dirapatkan lagi. Pun, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengaku belum mengetahui informasi tersebut dan memilih untuk menunggu penugasan saja.
Dari beberapa pernyataan itu jelas ada ketidaksinkronan antarpejabat di internal kabinet. Seolah tidak ada kordinasi antarkementerian. Wajar jika hal ini membuat masyarakat resah dan bingung. Belum lagi, bakal seperti apa bentuk atau skema pembatasan/pengetatan BBM subsidi yang dimaksud pemerintah itu juga belum jelas.
Harus tegas ditekankan, masalah energi merupakan perkara sensitif yang menyangkut urusan orang banyak dan terkait juga soal perut. Sebab, setiap penaikan harga energi, utamanya bensin, berapa pun besarnya, dampaknya bakal merembet kemana-mana. Ujung-ujungnya itu ikut menggerus daya beli masyarakat.
Mesti diakui, kondisi perekonomian masyarakat, terutama kelas menengah bawah, belumlah pulih sepenuhnya setelah dihantam pandemi beberapa waktu lalu. Saat ini, kondisi ekonomi secara makro pun sedang tidak baik-baik saja. Belum lagi nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif terhadap dolar Amerika.
Upaya untuk membatasi atau memperketat pemberian subsidi agar tepat sasaran boleh-boleh saja, asalkan direncanakan dan dikordinasikan dengan baik. Yang juga harus diingat, setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah, mesti melibatkan stakeholder utama yakni masyarakat, karena merekalah yang akan terdampak dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, rencana ini mesti dimatangkan lagi dengan baik, termasuk dengan mengundang masukan dari berbagai pihak terkait.
Satu hal lagi yang juga perlu ditekankan ialah persoalan data, terutama calon penerima subsidi. Tidak bisa dimungkiri selama ini yang menjadi kelemahan kita adalah masih amburadulnya persoalan data. Pendisribusian bansos, misalnya, seringkali tidak tepat sararan, salah satunya adalah karena data yang tidak sinkron antarkementerian/lembaga maupun antara pusat dan daerah.
Untuk membenahi persoalan subsidi energi atau apapun itu, semestinya hal mendasar inilah yang dibenahi lebih dulu. Jangan malah buru-buru mengeluarkan pernyataan yang belum jelas, sehingga membuat rakyat resah dan bingung. Mbok ya koordinasi dulu, jangan grasa-grusu. Apalagi, Presiden kabarnya juga belum setuju.
#bedaheditorialmi #editorialmediaindonesia #SimpangSiurPembatasanBBMSubsidi #bbmsubsidi #bbm
click our website :
- Media Indonesia: mediaindonesia.com
- E-paper Media Indonesia: epaper.mediaindonesia.com/
Follow official account MI Com di:
- Twitter Media Indonesia: / mediaindonesia
- Instagram Media Indonesia: / mediaindonesia
- Facebook Media Indonesia: / mediaindonesia
- TikTok Media Indonesia: / media_indonesia
Jangan lupa Follow the Media Indonesia channel on WhatsApp: whatsapp.com/channel/0029VaEH...
Pemimpinnya juga suka simpang siur
Bawahannya ngikut dong
Yg di subsidi orang kaya kalau orang miskin paling punya motor satu tapi orang kaya mobil motor lebih dari satu jadi yg di subsidi itu orang menengah keatas yg menikmati itulah yg di untungkan bukan orang miskin
BBM subsidi tepat sasaran hanya utk Sepeda motor dan angkutan umum ,Selain itu tdk boleh pakai BBM subsidi. Karena orang yg SDH pakai mobil berarti SDH cukup dan kaya hidupnya.
Sikowi lupa diangket akhirnya.
Assalaamu'alaikum,
"Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. 2:268).
Wassalaam.
Masa masalah simpang siur di pemerintahan sekarang ini kok nyaris di hampir semua sektor? Aneh ... entahlah.
Kekuasan yg di pegang oleh para pejabat tersebut harus tetap di bawah kendali rakyat
Mereka tidak di benarkan bertindak semaunya, karena tugas utama mereka adalah melayani rakyat yg sudah memilih nya
Chanel sudah di angkasa. Akal sehat yang. Bisa. Meneropong. Udara. Cuaca. ( Alam sekitar ). Rambu. Harus ada. Kelaborasi. Palang merah. ,,,+ ,,,,,
Negara bangkrut penguasa kalangkabut rakyat jadi tumbal
Gunanya hak angket apa? Menguntungkan siapa ? Rakyat atau DPR. Kalau keuntungan buat DPR kenapa rakyat yg ribut ? Biarkan saja DPR yg mengajukan.
Jika bbm Tdk Naik Bagus .
Rakyar lagi rakyat lagi yg kena imbasnya. Siapa yg hrs disalahkan ? Bapa presiden harus teliti mengambil kebijakan. Seperti makan gratisatau bansos.
Jadi ini yang ada nama parbowo sama Gibran ini ini harus seleruh gak punya tugas apapun karena apa punya banyak kasus isntitusi ini harus bisa dijalankan bisa cari bisa diadili ini minta harus bisa batal kan ini Ingat assalam mualaikum
Jadi ini yang ada nama parbowo sama Gibran ini harus bisa diambil proses isntitusi ini harus bisa dijalan kan bisa diambil ini harus adili ini minta assalam mualaikum
Ini yang ada nama Jokowi ini harus sudah saat nya berenti cukup dua perede berenti ini kuminta harus bisa berenti gak boleh tugas apapun ini gak boleh berarut. Jokowi ini harus berenti ini ingat ini gak ada ini tugas apapun ini distop stop stop stop stop stop stop stop stop stop assalam mualaikum
Jadi ini yang ada nama ganjar Pranowo sama Mahfud MD ini yang punya tugas apapun ini boleh punya tugas apapun karena apa ini yang ada nama persiden yang buaru ini yang bisa pilihan politik sama seluruh dunia atau sak Indonesia dukung ini bisa harus.bisa pimpina ganjar Pranowo ini kan punya izin dari seluruh dunia atau sak Indonesia dukung assalam mualaikum
Jadi ini yang ada nama Jokowi ini ada hari agustusan ini Jokowi ini gak boleh cawe2 ini yang bisa tak buat ada nama ganjar Pranowo sama Mahfud MD ini harus maju hademi tuju agusan ada istana mardeka ini ingat assalam mualaikum
Mau jadi apa bangsa ini, sepanjang waktu ribut terus tdk pernah tenang.
Luhut ngomong pasti jadi Jokowi nurut aja ancur
Sepeda saja
Jadi ini yang ada bmm ini yang ada nama yang ada seleruh ini punya yang ada Jokowi ini punya cara 2 yang salah sejak dulu ini yang ada Jokowi ini gak boleh diikuti dengan nama rakyat Indonesia sudah punya cara 2sendiri ini gak bisa dikaitka sama rakyat Indonesia ini ingat ini ada nama Jokowi ini harus gak boleh tugas apapun ini harus berenti cukup dua perede berenti ini ingat assalam mualaikum
Jadi ini yang ada nama m1 satu ini sejak dulu gak ada ini punya cara 2 sendiri Jokowi ini jadi ini yang ada nama sopsidi rakyat Indonen gak ada minta sopsidi ini jangan cari masalah lagi Jokowi ini kalau ada sopsidi ini sak uman ini siapa yang nerima rakyat Indonesia belum perna sipsidi ini kan cari solosi punya cara 2 cari masalah lagi ini Jokowi ini semua punya cara 2 yang salah Jokowi ini ini ingat assalam mualaikum
Jadi ini ada nama Jokowi ini minta harus bernti cukup dua perede berenti karena apa ada ini lah yang ada nama Jokowi ini yang merusak negara sendiri.ini percuma ini dikuti ini punya hati yang punya jahat iya punya gak terdas ini harus bisa buang. Jokowi ini gak boleh ikut campur ada tuju belasan ini gak boleh tugas apapun jokowi ini semua ini gak boleh belarut ini Jokowi ini gak boleh tugas apapun ini stop stop stop stop stop stop stop stop ini ingat assalam mualaikum