Halo Sobat lingkungan !
Sebagai bagian pelaksanaan penghapusan Merkuri pada bidang prioritas kesehatan, KLHK telah menerbitkan PermenLHK Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan alat kesehatan bermerkuri yang meliputi pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan, penyimpanan pada storage depo, serta pengolahan lanjutan.
KLHK juga telah menerbitkan Permen LHK Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri yang meliputi jenis alkes termometer bermerkuri, tensimeter bermerkuri dan dental amalgam dengan batas waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Disamping itu, Kemenkes juga telah menerbitkan Permenkes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan (Alkes) Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dengan target 100% Fasyankes tidak lagi menggunakan Merkuri pada akhir tahun 2020.
Penarikan alkes untuk provinsi NTB yang telah siap dikemas sesuai aturan yaitu tidak pecah dan sesuai jenis serta telah dapat dimuat ke truk kontainer yang bersumber dari 54 Fasyankes di 5 kabupaten dan 2 kotamadya di provinsi NTB seberat 800 kg.
Sedangkan untuk penarikan alkes bermerkuri di Provinsi Bali berasal dari 111 Fasyankes di 8 Kabupaten dan 1 kotamadya dengan berat 2.059 kg/2,059 ton. yang juga telah dilakukan BAST oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan Pihak Ketiga/Transporter dan disaksikan oleh KLHK dan Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian dilepas ke Lokasi pengelolaan akhir.
Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK Rosa Vivien Ratnawati dalam sambutannya mengapresiasi Bali yang sudah menuntaskan penarikan alkes bermerkuri dari seluruh Fasyankes.
Menurutnya, upaya penarikan alkes bermerkuri bukanlah hal sederhana karena membutuhkan proses yang cukup kompleks. “Untuk jangka panjang Indonesia membutuhkan tempat khusus untuk pengolahan merkuri. Hasil pengolahan itu dikirim ke sejumlah negara penerima, salah satunya Jepang”.