Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang keuangan terutama dalam hal melakukan pemungutan pajak daerah. Sesuai kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 11 (sebelas) jenis pajak yang bisa dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Kedua jenis pajak ini saling terkait satu sama lain. Dimana Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada objek pajak bumi dan bangunan menjadi dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan apabila nilai transaksi jualnya tidak diperoleh atau dibawah NJOP. Demikian sebaliknya, apabila peralihan hak telah diproses melalui BPHTB maka wajib pajak pada PBB seharusnya juga mengalami perubahan sesuai kepemilikan yang baru.
Namun pada kenyataannya, tidak semua wajib pajak sadar melaksanakan kewajiban perpajakan nya dalam hal pemutakhiran data yang belum sesuai misalnya sppt pbb masih atas nama pemilik terdahulu. Ini terjadi karena pada saat peralihan hak sertifikat, penerima hak tidak langsung mendaftarkan pajak atas nama nya sehingga data pajak masih atas nama pemilik terdahalu. Hal ini menyebabkan banyaknya data pajak tidak valid, bahkan kemungkinan menimbulkan objek pajak ganda mengingat pada saat pendaftaran objek pajak tidak mengacu pada NOP lama sehingga menjadi pelayanan pendaftaran objek pajak baru. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan ini, BPKPD Kabupaten Buleleng melakukan inoasi pelayanan two in one service yaitu melakukan pelayanan validasi dan pembayaran BPHTB sekaligus pelayanan mutasi objek pajak. Pelayanan ini selain untuk memutakhirkan objek pajak, juga memudahkan masyarakat dalam melakukan mutasi pajak karena dilakukan sekaligus. Mekanisme pelayanan two in one service ini juga melibatkan para notaris yang memfasilitasi proses peralihan hak dengan sekaligus mendaftarkan pelayanan mutasi objek pajak.
Setelah penerapan pelayanan BPHTB two in one service, maka data objek pajak dan wajib pajak termutakhirkan secara otomatis dan peluang terjadinya SPPT ganda tdapat terhindarkan.